SATELITNEWS.COM, SERANG—Pj Gubernur Banten Al Muktabar menanggapi serius aksi sejumlah pengusaha penggilingan padi ke perusahaan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) Rabu, (30/8/2023) kemarin. Al mengaku akan memantau langsung batas serapan gabah yang dilakukan WPI.
Hal itu menurut Al Muktabar penting dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan berdasarkan aturan serta perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Terlebih, ini persoalan bisnis, dimana mekanismenya mengikuti kebutuhan pasar.
“Maka dari itu, penting kita melakukan pemantauan,” katanya, Kamis (31/8).
Dikatakan Al Muktabar, dalam posisi ini memang seharusnya ada kesinambungan yang baik antara korporasi, pengusaha lokal serta para petani. Jika itu tidak terwujud, maka otomatis akan menimbulkan persoalan, karena salah satunya merasa dirugikan.
“Misalnya, karena kebutuhan pasar tinggi, korporasi menyerap gabah dari petani cukup banyak dengan harga cukup tinggi. Bagi petani dan korporasi ini memang diuntungkan, tapi bagi penggilingan lokal ini tentu sangat merugikan. Makanya nanti akan kita kordinasikan untuk lebih lanjutnya,” ucapnya.
Para pengusaha penggilingan padi tradisional itu menuding PT Wilmar melakukan praktik monopoli perdagangan yang tidak sehat sehingga mereka tidak kebagian gabah petani.
Unjuk rasa tersebut juga menyedot perhatian Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Dia menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara PT Wilmar Padi Indonesia (AWPI) dengan para pengusaha penggilingan padi.
Baca Juga: Percontohan Pertanian Modern, 100 Hektare Sawah di Banten Tanam Padi Lebih Rapat
“Kita harus duduk bareng lagi, karena awalnya sudah kami pertemukan rapat bersama di Pendopo. Awalnya ada kesepakatan, Wilmar sudah iya, dan Forum Penggilingan Padi juga iya. Mungkin ada yang tidak dijalankan. Tentu harus ada solusi terbaik, untuk kedua belah pihak,” kata Tatu, Kamis (31/8).
Tatu mengaku, sudah berkomunikasi dengan para pengusaha penggilingan padi maupun pihak PT Wilmar.
“Kami di Pemda, tentunya akan melanjutkan memfasilitasi mereka, untuk duduk bersama lagi. Rasanya harusnya ada solusi. Dari awal pertemuan dulu, saya juga menyampaikan. Ini harus win-win solution,” ujar Tatu.
Beberapa bulan lalu, kata Tatu, Pemkab Serang sudah melakukan pertemuan dengan PT Wilmar dan para pengusaha penggilingan padi. Dalam kesempatan itu, Tatu mengaku menyampaikan berbagai pesan.
“Saya sampaikan kepada pihak Wilmar, para pengusaha penggilingan padi ini harus hidup, karena forum ini di Kabupaten Serang dibentuk oleh kami. Ini bagian dari masyarakat, yang diberi tugas membina para petani. Kami sudah berbagi tugas,” ujar Tatu lagi.
Pada pertemuan tersebut, kata Tatu, PT Wilmar Padi Indonesia menyepakati memberikan ruang untuk para pengusaha dalam menjalankan usahanya.
Baca Juga: Produksi Padi Banten 2025 Naik 16,84 %
“Saya menyampaikan juga ke Wilmar, saya tidak membahas kabupaten/kota lain. Saya sudah minta ke Wilmar, dan menyepakati. Jadi saya agak aneh kenapa tidak berjalan,” pungkasnya.
Menurut Tatu, dari Wilmar sudah berkomunikasi menawarkan solusi alternatif.
“Nah ini harus duduk bersama, saya tidak bisa memutuskan, kita harus duduk bersama, kita carikan titik kesepakatannya. Segera kami pertemukan kembali,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan pernah melihat mesin produksi PT WPI di Kabupaten Serang. Secara kasat mata dia memperkirakan mesin produksi perusahaan tersebut akan mampu menyerap 25 persen dari total hasil panen padi di seluruh wilayah Provinsi Banten.
Meski demikian, pihak PT Wilmar mengaku belum 100 persen mengoptimalkan mesin penggilingan mereka. Karena itu, Babar sanksi bila PT Wilmar dituding sebagai satu-satunya penyebab langkanya gabah yang saat ini dikeluhkan oleh para pengusaha penggilingan padi tradisional.
“Belum tentu Wilmar satu-satunya penyebab (kelangkaan padi saat ini-red),” ujar Babar.
Dia mengungkapkan, saat ini kondisi gabah padi memang sedang berkurang. Penyebabnya, karena masa panen raya akan segera berakhir. Sehingga, jumlah padi otomatis akan berkurang. Sehingga, tidak hanya para pengusaha penggilingan padi tradisional yang kekurangan gabah, melainkan juga PT Wilmar sendiri.
Selain itu, PT Wilmar melakukan bisnis beras untuk kalangan atas karena itu mereka hanya memproduksi beras premium. Sementara penggilingan padi tradisional bermain di kalangan menengah dengan menjual beras medium.
“Bahkan ada sebagian pengggilingan yang menjual beras ke Wilmar juga,” katanya.
Karena itu menurut Babar perlu dilakukan penataan pada tata niaga padi dan beras di Provinsi Banten, misalkan dengan menetapkan persentase serapan gabah untuk beras premium. Sementara sisanya untuk medium guna menghidupkan penggilingan padi tradisional.
“Kita perlu menata tata niaga beras di Banten. Harus jelas dan jangan reaktif,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan massa yang merupakan Pengusaha Penggilingan Padi di Banten, berunjukrasa di depan PT WPI. Pendemo yang merupakan gabungan dari Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang itu, meminta PT WPI menghentikan pembelian gabah dan beras dari para petani. (sidik/lutfi)
