SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras menggelar diskusi publik. Diskusi yang dilaksanakan 2 minggu sekali itu mengangkat tema besar yakni “Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya”.
Dalam diskusi pertama mengangkat sub tema terkait infrastruktur dan transparansi anggaran yang digelar di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat (6/10). Sebagai pemantik dan moderator adalah Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul.
Adib mengutarakan diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial kaum pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
Adapun narasumber yang dihadirkan yang berkompeten dalam tema tersebut yakni Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dan aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri.
Tamil mengatakan dalam konteks infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dirinya melihat hanya Arif R Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.
“Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada, terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut,” Ungkapnya, Jumat (6/10).
Baca Juga: Direktur KPN Nilai Arief Lebih Layak Jadi Gubernur Banten
Kendati demikian, Tamil mengkritik keras perilaku kakunya pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.
“Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya,” ujarnya
BeritaTerbaru
Narasumber lainnya, Aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan bahwa transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk di akses.
“Kita sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata,” pungkasnya. (hafiz/aditya)
