SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Charta Politika membagikan hasil survei terbaru peta elektoral setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan, elektabilitas Prabowo-Gibran unggul cukup telak dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam simulasi dua nama, yakni 50,3 persen berbanding 29 persen. “(Elektabilitas) Pak Prabowo-Gibran dengan Anies-Cak Imin ada di angka 50 lawan 29, ada selisih sekitar 20 persen,” kata Yunarto dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Prabowo-Gibran juga tercatat unggul melawan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meski selisihnya tidak selebar jika dibandingkan dengan Anies-Muhaimin. “(Elektabilitas) Prabowo-Gibran dengan Ganjar-Mahfud ada di angka 43,5 persen melawan 40,6 persen, jadi selisih 2,9 persen,” kata Yunarto.
Sementara itu, Ganjar-Mahfud tercatat unggul ketimbang Anies-Muhaimin jika keduanya berhadapan, dengan elektabilitas 45,5 persen dan 34,4 persen.
Adapun elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran bersaing ketat dalam simulasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. “(Elektabilitas) tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar-Mahfud ada di angka 36,8 persen, Prabowo Subianto-Gibran di angka 34,7 persen,” kata Yunarto.
Selisih 2,1 persen antara Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran itu berada sedikit di atas margin of error 2 persen pada survei ini. Berselisih cukup jauh di bawah keduanya, elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di angka 24,3 persen. Sisanya, ada 4,3 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Yunarto Wijaya menyebut bahwa hasil survei elektabilitas Prabowo kini mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Berdasarkan survei pada 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head dengan selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen. Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai cawapres.
Pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dinilainya telah menjadi dampak buruk pada elektabilitas Prabowo sendiri. “Dari jumlah tersebut, 49.9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden,” tutur Yunarto.
Temuan Charta Politika juga menyebut, mayoritas masyarakat sebenarnya menolak politik dinasti. Pasangan Prabowo-Gibran dianggap masyarakat sebagai persetujuan elit politik pada dinasti dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi. “Sebanyak 59,3 persen responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti,” tegas Yunarto.
Posisi Gibran sebagai bacawapres juga mengurangi segmen pendukung Anies Baswedan yang akan memberikan suaranya kepada Prabowo. Menurut Yunarto, hal ini tidak mengagetkan karena pemilih Anies adalah kelompok yang bisa disebut anti atau berseberangan dengan sosok Presiden Joko Widodo.
“Pemilih Mas Anies yang tadinya mayoritas ini memilih Pak Prabowo ini mulai ragu, sebagian ke Mas Ganjar, tidak banyak, tetapi lebih banyak lagi ke undecided voters,” ujar dia.
Survei “Peta Elektoral Pasca Putusan MK & Pendaftaran Capres-Cawapres” dilakukan Charta Politika pada periode 26-31 Oktober 2023. Survei dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 2,400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan metode wawancara tatap muka (face to face).
Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.(bbs/san)
