SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Program pembangunan rumah kumuh di Kabupaten Pandeglang, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal itu terjadi, karena adanya pengurangan pada pos anggaran di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPKK).
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengatakan, pada tahun 2023 ini pihaknya hanya bisa membangun sebanyak 646 rumah kumuh di Pandeglang. Dari jumlah itu, pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Pandeglang hanya 40 unit dan tersebar dibeberapa kecamatan.
“Karena keterbatasan anggaran, kegiatan pembangunan rumah kumuh tidak bisa jika hanya didanai APBD kita, tetapi juga harus melibatkan APBD Provinsi Banten dan APBN. Kalau mengandalkan APBD sangat terbatas, sementara masih banyak rumah yang harus dibangun,” kata Roni, Senin (4/12/2023).
Roni menerangkan, ratusan rumah kumuh yang dibangun di tahun 2023 ini merupakan bantuan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan bantuan, tahun depan juga kita terus ajukan bantuan,” tambahnya.
Roni mengatakan, diakhir tahun 2023 ini ada sebanyak 63 proyek pembangunan rumah kumuh melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didanai APBD Provinsi Banten. Saat ini, sudah mulai dikerjakan 13 paket di dua wilayah, yakni Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Koroncong.
Baca Juga: DPKPP Pandeglang Realisasikan Program Bidang Perkim, Perumahan dan Pertanahan
“Sisanya akan dibangun diawal tahun 2024, karena kan ini sifatnya hibah dari Pemprov Banten, jadi kita hanya menerima yang sudah jadi. Mengenai proses pengerjaan dan lainnya, sepenuhnya kewenangan Pemprov Banten,” ujarnya.
Roni mengatakan, tahun 2024 pihaknya hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp8,638 Miliar. Jumlah itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp12 Miliar lebih.
“Walaupun anggarannya menurun, tetapi kita akan terus berupaya agar bisa mendapatkan suntikan anggaran dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” ujarnya lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang M Habibi Arafat, menyayangkan adanya penurunan anggaran pembangunan di DPKPP. Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena anggaran yang dimiliki Pemkab Pandeglang mengalami penurunan atau sangat terbatas.
“Di satu sisi kita menyayangkan adanya hal itu, tetapi di sisi lain kan memang anggaran kita sangat terbatas. Makanya, kami mendorong agar Pemkab bisa terus meningkatkan PAD dan instansi terkait terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat agar terus mendapatkan bantuan,” imbuhnya. (mg4)
