SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak akan mengubah format debat Pilpres 2024.
Meski, Presiden Jokowi meminta agar format debat diubah lantaran dinilai tidak mengedukasi masyarakat. KPU beralasan, format debat telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon.
“Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Hasyim menyebut ada enam segmen dalam debat. Segmen pertama visi misi program, segmen dua dan tiga pertanyaan yang telah disiapkan panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab, segmen empat dan lima adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon, segmen keenam penutup.
“Jadi memang modelnya seperti itu. Debat empat dan lima pun akan begitu,” sambung dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar KPU mengubah format debat Capres. Jokowi berkaca pada debat kali ketiga Capres, yang dinilainya tidak mengedukasi lantaran terjadi saling serang personal.
Baca Juga: Eks Ketua Komisi II vs Eks Ketua KPU Saling Bantah soal “Pasal Gibran”
“Saya nggak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi,” kata Hasyim Asy’ari.
Hasyim mengatakan tidak akan ada perubahan pada durasi hingga format debat. Durasi 120 menit dianggap sudah cukup sesuai.
“Tidak (akan ditambah), cukup, cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Gitu,” ujarnya.
Hasyim pun menyerahkan urusan strategi ke masing-masing calon yang ikut berdebat. “Jadi soal strateginya, soal subtansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon,” tuturnya. “KPU hanya menyiapkan forum untuk debatnya,” ujarnya.
Hasyim menuturkan KPU tidak dalam kapasitas untuk menilai strategi dari masing-masing pasangan calon. “Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang menilai, mengomentari, dan meyakinkan atau tidak itu pemilih,” paparnya.
Dia juga tidak membuka kemungkinan adanya penambahan debat. Menurutnya lima kali penyelenggaraan debat telah cukup.
Baca Juga: KPU Tetapkan 214,35 Juta Pemilih, Jabar Terbanyak
“Tidak, cukup. Karena kalau diubah akan menjadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi kalau sudah jadi pola, sudah ada pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya,” kata Hasyim.
Terkait sejumlah peristiwa yang terjadi dalam arena debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, KPU melakukan sejumlah evaluasi. Insiden yang terjadi misalnya ketika Grace Natalie, perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mendatangi moderator. Ada juga aksi pendukung Ganjar-Mahfud yang mengacungkan jari saat Anies dan Prabowo tampil.
Hasyim Asy’ari memastikan bahwa kasus-kasus tersebut menjadi catatan pihaknya. Dia menekankan, semua tim paslon harus taat pada ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib. “Ya nanti (teguran) pada evaluasi,” ujarnya.
Untuk kasus TKN mendatangi moderator, Hasyim memastikan itu tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. Sebab, hal itu bisa memicu spekulasi dari orang lain.
“Artinya, walaupun mungkin saling kenal di antara mereka, itu kan bisa menimbulkan persepsi yang tidak tepat,” imbuhnya.
Sama halnya dengan kasus para pendukung Ganjar-Mahfud yang mengacungkan jari di arena saat lawan tampil. Hasyim menegaskan itu tidak boleh dilakukan. Dia memastikan bakal meminta tim paslon mengevaluasi jajarannya. “Ya nanti kita bahas dengan tim paslon ya saat evaluasi beberapa hal yang tadi,” kata Hasyim.
Meski ada sejumlah insiden yang terjadi, Hasyim menilai secara keseluruhan pelaksanaan debat ketiga berjalan baik.(bbs/san)
