SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Terdapat 15 provinsi dengan kerawanan tinggi pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
Berbeda dengan Pilpres, potensi kerusuhan antarpendukung dalam Pilkada lebih besar, sedangkan jumlah alat dan perlengkapan keamanan dalam jumlah terbatas.
Situasi yang merupakan hasil pemetaan TNI tersebut, diungkap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
Ke-15 provinsi tersebut yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian, enam provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda,” ujar Agus.
Jenis kerawanan antara lain berupa konflik SARA (suku, agama, ras, antargolongan); konflik di antara pasangan calon; bentrok antarpendukung fanatik; konflik elite politik; konflik di daerah basis partai politik tertentu; hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.
Baca Juga: 300 Pelajar SMPN 1 Pandeglang Diberi Materi Wawasan Kebangsaan
“Di wilayah Papua, kelompok separatis teroris (KST) terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia internasional,” kata Agus.
Hal itu ditandai dengan adanya aksi KST bersenjata di tujuh wilayah rawan pada periode Maret 2024. Aksi terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya; Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya di Papua Tengah; serta Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan.
“Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan datangnya penyelenggaraan pemilu serentak,” kata Agus.
TNI juga menyoroti adanya calon anggota legislatif atau passngan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan KST. “Paslon yang berafiliasi dengan kelompok KST apabila kalah dalam perolehan suara memiliki kemungkinan akan melakukan aksi gangguan kemanan yang lebih besar,” ujar Agus.
Terkait Aceh, TNI mencium potensi konflik dikarenakan partai lokal Aceh wadahi aspirasi eks kombatan GAM.
“Satu daerah lagi yang harus dapat perhatian adalah Provinsi Aceh Darussalam. Masa tenang pemungutan suara Pileg dan Pilpres yang lalu terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada Pilkada serentak yang datang,” kata Agus.
Baca Juga: 44.677 Hektare Tanah TNI Bermasalah, Minta Aset Pertahanan Dikecualikan
Pihaknya juga mensinyalir adanya partai lokal Aceh yang didorong oleh eks Kombatan GAM.
“Selain itu partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM. Dimana hal ini akan jadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non kombatan,” tuturnya.
Agus juga membeberkan soal adanya upaya pengibaran bendera Bulan Bintang. “Apabila hal ini terjadi tentunya dapat jadi provokasi massa bagi kelompok lainnya, yang perlu antisipasi sejak dini,” ujar dia.
Selain itu, ada enam provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timmur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Agus mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak lebih rawan dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif. Potensi kerusuhan antarpendukung lebih besar sedangkan jumlah alat dan perlengkapan keamanannya terbatas.
Konflik SARA dapat terjadi di sejumlah daerah apabila ada penggunaan isu politik identitas dalam pelaksanaan pilkada. “Hal tersebut berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ujar Agus.
Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. “Dalam hal gelar pasukan TNI akan menyiapkan 133.416 personel untuk dilibatkan dalam perbantuan pengamanan Pilkada serentak di seluruh wilayah Tanah Air,” ujar Agus.
Sebanyak 7.823 personel diterjunkan di wilayah Kodam Jaya, 10.708 personel di Kodam IX/Udayana, 9.795 personel di Kodam IV/Diponegoro. Sebanyak 7.711 personel diterjunkan di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, 4.621 personel di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih, hingga 9.365 personel di wilayah Kodam III/Siliwangi. (bbs/san)
