SATELITNEWS.COM, JAKARTA– Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat berimbas terhadap hak angket yang pernah diwacanakan Ganjar Pranowo melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR.
Menurutnya, hak angket bakal layu sebelum berkembang jika pertemuan Prabowo dan Megawati terjadi. Sebab, pertemuan yang akan dijembatani Puan Maharani itu membuka peluang PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya membaca PDI Perjuangan membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan itu bisa dicek misalnya dari gestur politik yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan mulai dari penunjukan Puan sebagai fasilitator dan jembatan untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin memprediksi, kemungkinan besar pertemuan itu terjadi, sehingga mengakibatkan nasib hak angket menjadi semakin tidak jelas.
“Jadi ini saya baca semacam gestur politik dari PDI Perjuangan untuk membuka komunikasi dan sekaligus masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo seiring dengan layu sebelum berkembangnya hak angket yang sebelumnya disampaikan oleh Ganjar dan elite PDIP,” terangnya.
Burhanuddin menyampaikan, peran Puan menjadi sangat penting sebagai langkah awal untuk menentukan kerja sama antara pemerintahan Prabowo-Gibran dengan PDI Perjuangan terjadi atau tidak. Meskipun, keputusan akhir ada di tangan Megawati.
“Jadi Mbak Puan menjadi kunci apakah PDI Perjuangan bisa bergabung atau tidak, tentu saja kata putusnya ada di Ibu Mega, tetapi kalau kita lihat faksionalisasi di PDI Perjuangan Mbak Puan yang menurut saya paling di depan dalam usaha untuk menyatukan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo jika Pak Prabowo memenangkan terkait dengan gugatan di MK,” ungkapnya.
Burhanuddin menilai, masyarakat tentu akan sangat bersyukur apabila Prabowo dan Megawati jadi bertemu.
Soalnya, mayoritas masyarakat ingin suasana yang tenang dan damai dalam pemerintahan mendatang, apalagi di momen lebaran seperti sekarang ini.
“Pertama sebelum bicara soal tawar-menawar politik bagaimanapun kalau misalnya Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega itu satu hal yang patut kita syukuri bersama, karena bagaimanapun publik masyarakat umum membutuhkan sinyal perdamaian dari para elite partai mereka,” bebernya.
“Dan kalau misalnya keduanya bertemu itu satu sinyal yang sangat positif buat publik apalagi di masa lebaran seperti sekarang itu yang pertama,” tambahnya.
Tentunya, kata Burhanuddin, pertemuan politik tidak hanya sebatas silaturahmi melainkan dibumbui rencana kerja sama seperti apa yang nanti bisa disepakati oleh kedua belah pihak.
“Pertemuan kedua tokoh ini tentu saja tidak sekedar silaturahmi lebaran, pasti ada pembicaraan berkaitan dengan skenario depan dan sangat dimungkinkan pembicaraan itu juga berkaitan dengan semacam pertimbangan atau penjajakan jika PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan,” tuturnya.
Namun Burhanuddin mengatakan, penentu utama dalam pembentukan pemerintahan mendatang tetap berada di tangan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif atas pemerintahannya.
“Saya kira tetap Pak Prabowo sebagai penentu utama karena bagaimanapun setelah 20 Oktober 2024 Pak Prabowo adalah presiden, kepala pemerintah, kepala negara yang mendapatkan hak prerogatif untuk membentuk pemerintahan dan dalam tata negara kita,” bebernya.
“Presiden memiliki banyak sekali kekuatan yang disebut dengan istilah presidential powers dan itu yang membuat banyak partai meskipun calonnya kalah di pilpres itu tergiur untuk masuk ke dalam pemerintahan,” tandas Burhanuddin. (rm)
