SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Pemerintah Kota Tangerang bersama Bank BJB melaunching dan sosialisasi kartu fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang.
KKI adalah sarana dalam rangka mengurangi transaksi tunai (cashless) baik dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk untuk perjalanan dinas. Penjabat (Pj) Wali kota Tangerang Nurdin mengatakan KKI merupakan arahan Presiden untuk percepatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta dituangkan lebih lanjut dalam Permendagri No.79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD.
“Jadi pembayaran- pembayaran transaksi langsung oleh dinas itu menggunakan KKPD ini. Dari hasil kerjasama dengan Bank BJB ini kita menghadirkan KKI untuk penggunaan di Pemkot Tangerang,” ucap Nurdin saat diwawancarai awak media usai apel.
Nurdin menyebut, dengan adanya Kartu Kredit Indonesia yang difasilitasi oleh BJB ini akan mempermudah proses administrasi pembelanjaan daerah bagi setiap dinas yang ada di lingkup pemerintah daerah kota Tangerang.
” Mulai dari perjalanan dinas yang pakai LKP itu akan terecord, baik jumlah biaya tiket, biaya hotel dan sebagainya itu terlihat semua. Begitu juga baik untuk teman teman di sekolah, mereka membelanjakan dan BOS untuk perlengkapan alat tulis kerja (ATK) pun pakai LKP. Jadi semua transaksi itu dapat memperkuat proses transparansi pengeluaran keuangan daerah,” ujarnya.
“Jadi, Kartu Kredit Indonesia akan kita dorong di semua dinas yang ada. Sehingga, proses administrasi lebih mudah dan pengeluaran biaya pembelanjaan di setiap dinas pun semakin transparan. Kalau untuk saat ini baru hanya 10 dinas yang menggunakan. Ini semua mengikuti instruksi arahan pak presiden langsung,” ungkap Nurdin.
Baca Juga: RUPST bank bjb Tebar Dividen Rp900 Miliar, Susi Pudjiastuti Masuk Jajaran Komisaris
Sementara, Adi Arif wibawa, selaku Pimpinan BJB Wilayah 4 mengatakan penggunaan kartu kredit Indonesia ini untuk belanja barang dan jasa dalam negeri. “Jadi dari sisi pengeluaran pemerintah daerah itu bisa diefisiensikan, semua belanja daerah itu bisa menggunakan kartu kredit Indonesia. Dimana, Pemerintah Kota Tangerang sudah bermitra dengan Bank BJB untuk mengeluarkan kartu kredit Indonesia ini,”
” Saat ini baru 10 OPD yang menggunakannya, jadi untuk seluruh OPD itu harus menggunakan kartu kredit Indonesia ini. Dan itu juga kita berlakukan untuk pemerintah kota, baik itu di wilayah Banten dan juga di Jawa Barat,” jelasnya
” Jadi semua pengeluaran itu akan terekam jejaknya, dan sudah pasti nantinya pun pemerintah kota akan meminta kepada kami juga pada saat melakukan rekonsiliasi. Kalau ada pelanggaran itu nanti kembalikan lagi kepada Inspektorat. Karena, kami itu hanya sekedar sarananya saja. Pada saat nanti ada pelanggaran penggunaan segala macem, mungkin masing masing pemerintah kota akan ada yang menindak lanjutinya,” kata Adi saat dikonfirmasi awak media. (made)
