SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tetap harus ada yang mengambil jalan sebagai oposisi. Meski, dia memuji langkah Capres terpilih Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik yang berseberangan pada Pilpres 2024.
“Kita sudah dua tahun itu capek untuk berbicara politik, sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima kenyataan yang ada bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” kata JK di Kampus UI, Depok, Kamis (25/4).
JK, sapaan akrabnya, menilai butuh kerja sama banyak pihak untuk memimpin Indonesia yang begitu besar. “Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri,” kata JK. “Kita mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo tapi kita juga harus pembelajaran demokrasi harus lebih baik lagi. Itu catatannya. Karena itulah negara akan maju apabila ada persatuan dalam bentuk kebersamaan,” kata dia lagi.
JK menuturkan, setiap presiden tentu ingin koalisi partai politik pendukung pemerintah punya mayoritas kursi di parlemen agar program dan kebijakannya berjalan mulus. Meski demikian, tetap harus ada yang mengambil jalan sebagai oposisi. “Bagaimanapun perlu juga ada oposisi supaya ada yang mengoreksi,” kata JK.
Pemerintah memang butuh mayoritas fraksi di DPR, tapi bukan berarti menghilangkan sama sekali oposisi dalam sebuah pemerintahan yang tengah berjalan. “Ah iya semua begitu. Memang semua pemerintah bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak mayoritas, pemerintah juga tidak akan jalan,” ucap dia.
JK mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu karena ada tantangn ekomomi yang harus dihadapi. Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengingatkan, masalah ekonomi yang terjadi bakal berdampak ke semua lapisan masyarakat, tidak seperti isu politik yang hanya berpengaruh ke segelintir elite.
Baca Juga: Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi
“Mari kita bersatu menangani ini. karena kalau politik mungkin untuk elite saja, kalau ekonomi salah, semua kena, karena itu kita harus bersatu dengan pemerintah, kita dukung,” kata JK.
Lebih lanjut, JK menekankan peran penting pengusaha dalam perekonomian. Menurutnya, meskipun masalah politik hanya melibatkan pemerintah dan politisi, masalah ekonomi berkaitan dengan seluruh rakyat.
“Peran pengusaha sangat penting karena jika ada masalah ekonomi, semua rakyat terkena dampaknya. Karena itu, harus diatasi dengan baik dan kita harus mendukung upaya ini bersama-sama,” tegas JK.
Di sisi lain, JK buka suara perihal kabar Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka masuk keluarga besar Partai Golkar. “Semua orang, kau juga bisa masuk Golkar. Golkar itu partai terbuka, boleh masuk. Semua orang boleh masuk,” tutur JK.
Ketika ditanya apakah Jokowi berpeluang mendapatkan posisi strategis ketika bergabung ke Golkar, JK menyampaikan bahwa itu urusan pimpinan partai. “Terserah pimpinannya,” terangnya.
Meskipun sudah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran hingga kini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sedangkan, Prabowo masih aktif menempati posisi Menteri Pertahanan (Menhan).
Baca Juga: 74,2 Persen Publik Percaya Pemerintahan Prabowo
Terkait situasi tersebut, JK menanggapi dengan santai. Menurutnya, Prabowo maupun Gibran akan mundur pada waktunya dari jabatan masing-masing karena akan mengemban jabatan sebagai presiden dan wakil presiden.
“Dia (Gibran) baru wapres terpilih, kan? Nanti pada waktunya (mundur). Dulu saya juga mundur. Waktu zaman saya, pertama saya mundur dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sehingga kampanye tidak melanggar hukum,” kata JK.
JK menuturkan, peraturan pada saat dirinya mengikuti kontestasi politik dengan yang berlaku saat ini sudah berubah. Kini, Prabowo-Gibran masih bisa menduduki jabatan publik meski telah terpilih menjadi pemimpin nasional periode 2024-2029. “Sekarang sudah berubah aturannya, tapi dia (Gibran) baru terpilih, tidak apa-apa,” ujar Jusuf Kalla.
Ditanya mengenai saran untuk Anies setelah Pilpres 2024, apakah lebih baik berada di luar pemerintahan sebagai bagian dari oposisi atau lanjut mengikuti Pilkada 2024, JK enggan menjawab. “Itu urusannya Pak Anies. Tanya sama Pak Anies lah,” ucap JK. (bbs/san)
