SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, membentuk Satuan Tugas (Satgas) penelusuran aset. Hal itu dilakukan, untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan fisik atas peralatan dan mesin, menunjukkan terdapat 211 unit Kendaraan Dinas (Randis) yang tidak diketahui keberadaannya.
Ratusan Randis itu, merupakan hasil pencatatan dari tahun 2001-2019 dan masih dicatat pada KIB B, dengan kondisi baik.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, dengan pembentukan Satgas ini, berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah nomor 61 tahun 2024 tentang pembentukan satuan tugas penelusuran kendaraan Dinas di Biro Umum dan perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Banten TA 2024.
Atas hal itu juga, telah dikeluarkan SE Gubernur Banten Nomor 20 tahun 2024 tentang pembayaran pajak kendaraan dinas dilingkungan Pemprov Banten serta SE Sekretaris Banten Nomor 21 tahun 2024 tentang pengamanan penertiban kendaraan dinas dilingkungan Pemprov Banten.
“Seluruh OPD juga diminta melakukan inventarisasi atas kendaraan dinas dan menyampaikan inventarisasi kepada Sekda sebagai pengelola barang,” ujar Rina, Kamis (13/6/2024).
Dengan pembentukan Satgas ini, Rina berharap, penelusuran aset Pemprov, terutama kendaraan, bisa lebih maksimal dilakukan. Sehingga dengan begitu, penataan aset di Pemprov bisa lebih baik lagi.
Baca Juga: Tenaga Ahli Diklaim Lebih Kompeten Dibanding ASN dan P3K, Kepala BPKAD Sindir DPRD Banten
“Secara umum, tata kelola aset Pemprov Banten dinilai baik oleh BPK, dan diapresiasi oleh KPK menjadi daerah dengan progres pensertipikatan Aset tanah, dengan cakupan sertifikasinya terluas di Indonesia,” ucapnya.
Selanjutnya, Rina mengatakan, untuk meningkatkan kinerja tata kelola aset yang lainnya, BPK setiap tahun terus mendalami per jenis aset-aset yang ada di Pemprov Banten. Pada tahun ini BPK fokus terhadap pemeriksaan aset kendaraan dinas yang diperoleh dari tahun 2001-2019.
“Seluruh Perangkat Daerah di Pemprov Banten, saat ini terus melakukan langkah-langkah menelusuri hal tersebut, Alhamdulillah secara bertahap kendaraan-kendaraan telah terindentifikasi. Mudah-mudahan, semua bisa terdata baik kondisi fisik kendaraannya maupun pemiliknya,” paparnya.
Dikatakannya, permasalahan tata kelola aset menjadi perhatian semua daerah. Namun seiring perjalanan, dengan perbaikan tata kelola dan regulasi saat ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola aset.
“Diharapkan, rekomendasi BPK ini menjadi salah satu upaya, agar para pihak yang merasa menguasai aset negara berupa kendaran dinas harus bertanggungjawab atas aset yang dikuasainya. Sehingga, tata kelola aset ke depan akan lebih akuntabel karena semua pihak saling menjaga,” tutupnya. (luthfi)
