SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sikap berbeda ditunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, terhadap kinerja bawahannya. Terutama, bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Biasanya, mantan Inspektur Inspektorat ini bersikap santai dalam menyikapi lemahnya penerimaan daerah, kali ini dia secara tegas menyampaikan agar Kepala OPD penghasil mundur dari jabatannya, apabila rencana kerja dan penerimaan kas daerah tidak tercapai.
Fahmi mengaku, dirinya secara pribadi sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita. Alasannya, agar ada perbaikan dari sektor pelaksanaan rencana kerja dan pemenuhan target PAD yang sudah ditentukan, karena keuangan daerah hingga saat ini masih memprihatinkan.
“Kedepan, saya sudah berikan masukan kepada Ibu Bupati, agar setiap calon Kepala OPD penghasil harus ekspose dulu, untuk mengetahui bagaimana kemampuannya. Jadi mereka ini harus bertanggung jawab, atas apa yang disampaikan saat ekspose itu,” tegas Fahmi, Selasa (18/6/2024).
Fahmi juga menegaskan, apabila pejabat yang dipilih menempati jabatan Kepala OPD penghasil tidak bisa memenuhi program kerja dan target PAD tidak tercapai, pejabat tersebut harus sadar diri dan mengajukan mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban.
“Kalau setelah terpilih nantinya, tetapi target yang diberikan tidak tercapai, dia harus mau mengundurkan diri dari jabatannya. Ya harus begitu dong, karena kan dia sudah menyampaikan program kerjanya, tetapi enggak terlaksana, jadi ya mundur,” ujarnya.
Baca Juga: Sekda: Mutasi ASN Pemkab Pandeglang Mengacu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
“Makanya, misalnya ada pejabat yang mau menempati jabatan OPD penghasil, dia harua punya program kerja yang logis dan masuk akal. Kemudian, sampaikan secara rinci dan rigit kepada kita, ketika program itu enggak jalan, ya mundur,” sambungnya.
Menurut Fahmi, banyak kendala yang menyebabkan rendahnya penerimaan PAD Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya. Diantaranya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan minimnya anggaran operasional di setiap instansi.
BeritaTerbaru
“Banyak hal, diantaranya, karena anggaran terbata-bata, setiap kegiatan kita batasi. Misalnya di kecamatan, bagaimana mau menggenjot PAD dari PBB, operasional saja enggak ada,” ujarnya lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang MM Fuhaira Amin, mendukung sikap tegas tersebut. Namun, dia menyarankan agar Pemkab berkomitmen terkait sikap tegas yang disampaikan itu.
Oleh karena, setiap melakukan rapat evaluasi APBD, persoalan yang ditemukan selalu sama dan tidak ada solusinya.
“Iya seperti yang sering saya sampaikan, harus ada perbaikan dan pejabat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, harus mau mundur dan digantikan yang lain. Karena kalau tidak seperti itu, mau kapan ada perbaikannya,” imbuhnya.(adib)
Baca Juga: Bupati Pandeglang Instruksikan Sekda Untuk Anggarkan Gaji ke-13 dan ke-14 PPPK Paruh Waktu
