SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Bagi warga Pandeglang yang memiliki rumah reyot atau tidak layak huni, harus bersabar untuk beberapa tahun kedepan. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pandeglang, sepakat tidak memprioritaskan anggaran untuk program tersebut.
Ketua Banggar DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengakui, pihaknya belum memprioritaskan anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025 mendatang. Oleh karena, Banggar dan TAPD masih sepakat untuk memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan.
“Tahun depan, kita masih untuk infrastruktur, karena kita menjalankan mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang). Harusnya 40 persen, tetapi kita baru bisa 11,8 persen mengalokasikan anggarannya,” kata Udi, Selasa (16/7/2024).
Udi mengaku, pihaknya bukan tidak memprioritaskan untuk pembangunan RTLH, akan tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga harus melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan atau sesuai mandatory spending.
“Karena memang anggarannya terbatas ya, bukan kita tidak memprioritaskan. Makanya, kita laksanakan dulu sesuai mandatory spending tadi, kita juga sudah bahas dengan TAPD bahwa tahun depan masih untuk infrastruktur,” katanya.
Meski demikian, Udi mengaku pihaknya akan kembali menyampaikan kepada TAPD mengenai persoalan tersebut agar bisa ditemukan solusinya. Karena persoalan RTLH juga harus mendapatkan perhatian serius, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Masih Prioritas, Arlan: Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah
“Nanti akan saya sampaikan kembali bersama TAPD agar bagaimana bisa dialokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan RTLH di Kabupaten Pandeglang di tahun anggaran 2025 nanti,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Perhatian Pemkab Pandeglang terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum optimal. Buktinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum memprioritaskan anggaran untuk pembangunan tersebut di tahun 2025 mendatang.
Ketua TAPD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengakui pihaknya belum mengalokasikan anggaran pembangunan RTLH untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Alasannya, karena pihaknya masih melakukan perhitungan dan bisa mengunci anggaran untuk RTLH.
“Belum tahu kalau untuk tahun depan, karena anggarannya kita belum tahu. Kita lihat saja dulu anggarannya nanti, kalau memang ada, ya kita akan prioritaskan, kalau enggak ada, ya mau bagaimana lagi,” katanya, Senin (15/7/2024).
Fahmi tidak bisa berbicara ketika ditanya adanya penurunan anggaran untuk pembangunan RTLH setiap tahunnya. Dia hanya menjelaskan hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Pandeglang, dan persoalan itu terjadi di semua wilayah.
“Ya mau bagaimana lagi, anggarannya kalau enggak ada mau bagaimana. Tetapi memang untuk saat ini anggarannya hanya bisa segitu. Nantilah kita lihat bagaimana untuk tahun depan, kita selesaikan yang ada dulu,” katanya.
Baca Juga: Soal Infrastruktur Jalan di Pandeglang, Gubernur Disarankan Evaluasi Bupati
Fahmi mengaku, untuk membantu mengoptimalkan pembangunan RTLH, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten. Meskipun, saat ini terjadi pengurangan bantuan untuk pembangunan RTLH.
“Iya setiap tahun juga memang kita mendapatkan bantuan untuk pembangunan RTLH, tetapi memang sekarang semuanya sedang mengalami hal yang sama, yaitu pengurangan bantuan,” katanya. (adib)
