SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menyatakan, sudah tidak ada sistem meritokrasi atau kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di PKB saat ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi seolah penguasa tunggal.
Lukman mengatakan, kepemimpinan PKB terpusat kepada Ketua Umum Muhaimin Iskandar yang dapat sewenang-wenang memecat ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tanpa persetujuan Dewan Syuro.
“Dalam AD/ART sudah ketua umum itu punya kewenangan besar untuk mengganti setiap tiba-tiba. Itu terjadi sekarang, kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir semua, hampir sebagian besar DPW-DPW itu dirangkap oleh DPP,” kata Lukman di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024). “Tidak ada merit system lah di internal PKB,” ujar dia melanjutkan.
Lukman menyambangi Gedung PBNU untuk memberikan klarifikasi soal hubungan PBNU dan PKB yang sedang memanas. Dia mengaku ditanya tentang pola kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di PKB.
“Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu. Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih,” kata Lukman.
Lukman pun mengumbar semua hal kepada Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni yang menerimanya kemarin. Termasuk pengelolaan keuangan PKB yang tidak dijalankan dengan baik pada masa kepemimpinan Cak Imin.
Baca Juga: PKB Capai 62 Persen, Bapenda Banten Optimis Capai Seratus Persen
“Saya bilang, saya jujur saja, saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu–dana Pileg, dana Pilpres–sampai sekarang, dana Pilkada, itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” katanya.
Tata kelola keuangan di PKB juga tidak pernah diaudit. “Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti muktamar atau rapat-rapat lainnya,” kata Lukman.
Lukman menyebutkan bahwa Cak Imin mempreteli kewenangan Dewan Syuro PKB melalui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) versi Muktamar Bali, 2019 lalu. Padahal, menurut dia, Dewan Syuro yang diisi oleh para kiai merupakan roh dari PKB.
“Jadi roh dari PKB itu adalah para Kiai. Kenapa sekarang justru eksistensi Dewan Syuro, eksistensi Kiai itu malah dihilangkan,” kata Lukman. Hal ini pun dinilai menjadi pemicu hubungan antara PKB dan PBNU memanas beberapa waktu terakhir.
Salah satu kewenangan Dewan Syuro yang dihilangkan oleh kepemimpinan Cak Imin adalah terkait penandatanganan surat-surat keputusan penting. “Kalau dulu Dewan Syuro itu ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat-surat keputusan,” kata Lukman . “Dewan Syuro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di partai,” tambahnya.
Perubahan kewenangan Dewan Syuro itu terjadi sejak Muktamar Bali tahun 2019. Salah satunya adalah Dewan Syuro tak lagi bisa memberikan persetujuan terhadap pengangkatan ketua umum PKB. Ini tertuang dalam AD/ART versi Muktamar Bali.
Baca Juga: KH Miftachul Akhyar Terpilih Sebagai Rais Aam PBNU
“Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Syuro. Kemudian Dewan Syuro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B, atau si C,” ungkapnya. “Tapi semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga,” tambah dia.
Semua keputusan di PKB tak lagi melalui persetujuan Dewan Syuro, melainkan Cak Imin seorang. “Jadi kewenangan tersentralisasi di ketua umum. Dan itu juga berimplikasi kepada kebijakan di DPP, internal DPP, itu tersentralisasi juga di ketua umum, di Pak Muhaimin Iskandar,” pungkasnya.
Selama satu pekan terakhir hubungan PKB dan PBNU memanas. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya merasa diserang secara tajam oleh PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. PBNU lalu membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB kepada NU.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengingatkan PKB didirikan oleh struktur NU, mulai dari PBNU sampai tingkat ranting. Sehingga menurut dia, PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. (bbs/san)
