SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, pertanyakan transparansi anggaran penanganan Covid-19 atau virus corona, saat hearinng bersama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Ruang Wareng, Kamis (2/7).
Salah satu anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Endang Kurniawan mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, bahwa anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Tangerang keseluruhannya mencapai Rp250 miliar. Kemudian untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan recovery ekonomi di Kabupaten Tangerang sebesar Rp 170 miliar.
Namun kenyataan yang dilihatnya kata Endang, berbeda dengan data-data yang dipaparkan. Terutama terkait bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.
“Yang kami dengar, kata Pak Bupati kan sekitar Rp250 miliar, dan JPS serta recoveri ekonomi sebesar Rp170 miliar. Tapi kami melihat sendiri di lapangan ada pembagian yang tidak merata dan tidak terang benderang,” kata Endang kepada Satelit News, Kamis (2/7).
Endang merasa khawatir, jika Kabupaten Tangerang akan seperti Surabaya dan Solo, yang mengalami defisit akibat virus corona atau Covid-19. Endang berharap, Pemerintah Kabupaten Tangerang benar-benar turun ke lapangan untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat, agar tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat.
“Kami khawatir jika Pemkab, mengalami defisit seperti Surabaya dan Solo. Kami juga akan terus mengontrol. Kami berharap, Pemkab terjun langsung untuk menjelaskan kejanggalan-kejanggalan. Terutama terkait bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran,” harapnya.
Baca Juga: Proyek Hutan Bambu Dianggap Mubazir, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
Senada, Rizal Kurniawan mempertanyakan, seberapa besar pembagian-pembagian anggaran untuk pencegahan penyebaran virus corona. Diantaranya seberapa besar anggaran yang digunakan untuk operasional medis dan non medis, lalu seberapa besar anggaran untuk bantuan sosial tunai dan non tunai. Menurutnya, besaran anggaran itu tidak dijabarkan, hanya diberitahu nomialnya saja.
“Kami mempertanyakan seberapa besar rasio penyerapan anggaran Covid-19 ini. Seperti untuk operasional berapa, lalu bantuan sosial juga berapa, dan sudah berapa banyak yang sudah didistribusikan untuk masyarakat,” katanya.
Selain itu, dia juga mengatakan, sampai kapan PSBB di Kabupaten Tangerang ini akan berakhir. Pasalnya, sudah berjilid-jilid tetapi penyebarannya cukup luas.
“Lalu sampai kapan si PSBB ini akan berakhir, tolak ukur nya seperti apa, apakah nunggu anggaran habis dulu baru PSBB berakhir. Karena penyebaran Covid-19 cukup luas sekali dan apakah ada solusi lain, selain PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona ini,” tanyanya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, di bulan Maret lalu, Rakor dengan Gubernur, hasilnya sepakat melakukan PSBB di Provinsi Banten. Khususnya di Tangerang Raya. Lanjutnya, di perjalanan waktu banyak keputusan masuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Presiden.
Kata Zaki, di tahap pertama, pihaknya mengalokasian anggaran sebesar Rp 150 miliar. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada surat dari Menkeu untuk melakukan refokusing, realokasi, dan revisi anggaran untuk bantuan penanganan Covid-19. Kata dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 420 miliar.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
“Tahap pertama kita mengalokasikan dana sebesar Rp150 miliar. Terakhir perubahan ketiga yang kita miliki sebesar Rp420 miliar dan belum digunakan semua. Anggaran itu untuk bantuan penanganan Covid -19. Bukan hanya bansosnya, tetapi semuanya, biaya operasional dan lainnya. Kemudian kita dapat APBD Banten Rp60 miliar, dari Pusat Rp123 miliar untuk Bansos dan operasional,”jelas Zaki.
Menurut Zaki, dari anggaran Rp420 miliar, APBD Banten Rp60 miliar, dan Pemerintah Pusat Rp123 miliar, digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp105 miliar, Pengamanan Jaringan Sosial Rp330 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp172 miliar, dan kebutuhan mendesak lainnya selama pandemi masih belum digunakan.
“Dari Rp400 sekian miliar, APBD Banten dan Pusat itu, digunakan untuk penanganan kesehatan Rp105 miliar, jaring sosial Rp330 miliar, dampak ekonomi Rp172 miliar, dan kebutuhan mendesak lainnya,” pungkasnya. (alfian/aditya)
