SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Bantuan Sosial Tunai (BST) dari anggaran Kabupaten Pandeglang hingga saat ini, belum juga disalurkan atau dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang berdalih, belum dicairkannya BST Kabupaten itu karena masih menunggu BST Pusat, Provinsi dan BLT DD diselesaikan, agar bantuannya tidak mendapat double (dua kali), sehingga benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah mengungkapkan, untuk jumlah penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST Kabupaten, yang disiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang, mencapai 7.250 KPM.
“BST Kabupaten jumlahnya mencapai 7.250 KPM. Nanti jumlah itu bakal kami prioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar belum terbantu oleh BST yang lainnya. Pokoknya jangan sampai double lagi,” kata Nuriah, Selasa (7/6).
Maka kata Nuriah, pihaknya lebih memilih melakukan evaluasi terlebih dahulu sampai BST Pusat, Provinsi dan BLT DD selesai. Ketimbang langsung menyalurkan BST Kabupaten, karena dalihnya tak ingin kembali terjadi double dan ingin tepat sasaran.
“Nah, kenapa kami lebih memilih melakukan evaluasi terlebih dahulu ketimbang mencairkan dana dari Kabupaten Pandeglang, karena saya ingin lihat dulu mana yang prioritas atau yang benar-benar harus dibantu,” jelasnya.
BacaJuga:
Sekarang BST Kabupaten tambah mantan Camat Cimanuk ini, sedang dilakukan verifikasi dan validasi (verivali). Hal itu dilakukan olehnya, agar bantuan tersebut tak terjadi double dan benar-benar tepat sasaran.
“Sekarang sedang diverifali, enak kalau ada di akhir itu ada untungnya. Jadi pada saat nanti masuk data usulan dari desa, kecamatan, disandingkan dengan data yang sudah pencairan, ternyata nama tersebut ada dibantuan mana, ya kami buang. Jadi double-nya langsung ketahuan,” pungkasnya.
Lanjut Nuriah, adapun rata-rata bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Desa di 35 Kecamatan, serapannya sudah mencapai 64 persen. Bahkan klaimnya, ada dua kecamatan yang yakni Kecamatan Sumur dan Cibitung mencapai 94 persen.
“Rata-rata sudah 64 persen terbantu, baik dari BST Pemerintah Pusat, Provinsi dan BLT Dana Desa. Kemudian 94 persen paling tinggi serapan bantuannya di Kecamatan Cibitung, yang kedua Sumur dan yang dibawah 50 persen hanya wilayah Kelurahan saja karena tak ada DD,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini BST Provinsi sudah masuk tahap II. “Untuk yang provinsi sedang dimulai tahap II, bantuannya untuk selama 3 bulan,” tandas wanita berkacamata ini.
Kabid Penanganan Kemiskinan, Yunisa TRi. P menambahkan, jumlah total penduduk miskin di tahun 2020 yang tercatat olehnya, mencapai 1.133.344 rumah tangga. Walau jumlahnya demikian, dengan adanya Covid-19 jumlah itu mengalami penambahan.
“Iya ada penambahan, kan terdampak semuanya. Bukan hanya yang miskin yang mampu juga terdampak Covid-19 seperti pekerja informal,” katanya. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post