SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sepanjang tahun 2024, jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berasal dari Arab Saudi. Total ada 15.307 pengaduan dari PMI di Arab Saudi sepanjang Januari-5 Desember 2024.
“Yang pertama ini Arab Saudi paling banyak untuk pengaduan,” kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sri Andayani, dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk memperingati Hari Migran Sedunia 2024, Rabu (18/12).
Setelah Arab Saudi, negara dengan jumlah pengaduan PMI terbanyak adalah Malaysia, dengan 11.533 pengaduan. Selanjutnya, Taiwan dengan 4.038 pengaduan, Uni Emirat Arab 3.117, dan Hongkong 1.728 pengaduan.
Singapura menempati urutan keenam dengan 1.520 pengaduan, diikuti oleh Yordania dengan 1.378 pengaduan. Sementara itu, Syria, Oman, dan Qatar masing-masing mencatatkan 1.296, 865, dan 845 pengaduan.
Dari total pengaduan PMI yang tercatat dari Januari hingga 5 Desember 2024, 750 di antaranya adalah perempuan dan 712 laki-laki. Berdasarkan klasifikasi, terdapat 985 pengaduan non prosedural, 265 pengaduan prosedural, dan 212 pengaduan lainnya.
Yani memaparkan bahwa jumlah PMI yang terdaftar hingga saat ini mencapai 5.184.369 orang. “Kalau kita lihat dari tahun 2007 sampai 4 Desember (2024) ini, sudah sejumlah 5.184.369. Ini kalau kita melihat, ya Bapak Ibu, untuk penempatan pemerintah, penempatan nonpemerintah, sampai di negara mana saja yang sebarannya paling besar, tentu saja masih satu Malaysia,” kata Yani.
Baca Juga: Diungkap Mantan Stafsus Yaqut, 24 Anggota DPR Minta Uang Oleh-oleh Di Arab Saudi
PMI tersebut tersebar di berbagai negara, dengan yang terbanyak berada di Malaysia sebanyak 1.410.741 orang. Taiwan menempati posisi kedua dengan 1.049.149 PMI, diikuti oleh Hongkong dengan 1.033.487 orang, Arab Saudi dengan 462.821 orang, dan Singapura sebanyak 338.341 orang.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menyoroti rendahnya angka serapan job order untuk PMI. Dia berjanji akan membenahi tata kelola hingga membangun mental calon PMI agar lebih bersaing.
Karding menyebut sebenarnya terdapat 1,35 juta job order untuk Indonesia berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, Indonesia hanya mampu memenuhi 278 ribu job order.
“Artinya, masih ada 1 juta sekian yang tidak kita gunakan dengan baik,” ujar Karding dalam puncak perayaan Hari Migran Internasional di Auditorium Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/12).
Karding memperkirakan, jika kementeriannya mampu menyerap 600 ribuan pekerja migran, jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang signifikan. Karena itu, dia menyebut pekerjaan rumah kementeriannya saat ini adalah memperbaiki tata kelola perekrutan PMI.
“Kita ditantang, bisa nggak kita memenuhi ekspektasi ini. Kita ditantang untuk memperbaiki tata kelola kita. Kita ditantang untuk memperbaiki pelayanan kita. Kita ditantang untuk memperbaiki perekrutan kita. Kita ditantang untuk mencari skema pembiayaan bagi yang mau berangkat,” tutur Abdul Kadir.
Baca Juga: Disnaker Tangsel Perkuat Pengawasan Program Pengiriman Pekerja Migran
Karding juga menyoroti masalah kemampuan serta kompetensi pekerja migran Indonesia. “Kita ditantang untuk membangun literasi keuangan untuk mereka yang mau berangkat. Kita ditantang untuk membangun mental-mental pekerja profesional yang akan bekerja di luar negeri. Itu tantangan-tantangan hari ini untuk mewujudkan yang tadi ini,” ujar Karding. (bbs/san)
