SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Turunnya Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan APBN berdampak pada pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Para menteri legowo dan tidak berani protes atas kebijakan ini.
Arahan Prabowo tersebut ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Dalam surat tersebut, Sri Mul meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk memangkas anggaran di 16 pos belanja yang dianggap kurang penting. Besarannya bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Beberapa pos yang terkena pemangkasan misalnya, belanja alat tulis kantor, rapat seminar, dan diklat. Selain itu, para menteri juga diminta memangkas anggaran dalam pos belanja percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, jasa konsultan, dan lisensi aplikasi serta perjalanan dinas.
Dengan pemangkasan tersebut, Bendahara Negara berharap APBN dapat dihemat hingga Rp 256,1 triliun. Anggaran penghematan itu, nantinya akan dialihkan pada program prioritas yang dibutuhkan rakyat. Salah satunya, untuk menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Setidaknya ada 16 kementerian dan lembaga yang yang mengalami pemotongan anggaran. Beberapa di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), hingga Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Pemangkasan anggaran juga terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenko Kumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan ; Kemenko Bidang Pangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Nilai pemangkasan anggaran bervariasi. Mulai dari 50 hingga 80 persen.
Menanggapi kebijakan tersebut, sejumlah menteri sudah angkat bicara. Para menteri mengaku memahami kebijakan tersebut dan tak berani protes. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya siap mengurangi anggaran dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat dan melakukan efisiensi biaya konsumsi.
“Kerja efektif, efisien, dan banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak,” kata Dody, di kantor Kementerian PU, Jakarta.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal senada. Menteri asal PKB ini mengatakan kementeriannya tengah melakukan review untuk menentukan pos mana yang dapat dipangkas. Sebagai pembantu Presiden, Maman merasa harus siap dalam mengawal program Presiden. “Kami tak khawatir. It’s OK. Enggak ada masalah,” kata Maman, ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025). Maman menambahkan, kementeriannya kini akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan pos belanja mana yang dapat dipangkas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah meminta para kepala daerah untuk menjalankan instruksi presiden tentang efisiensi anggaran. Secara khusus, Tito meminta gubernur, bupati dan walikota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. “Hasilnya nanti akan kami evaluasi kembali,” kata Tito saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemangkasan angaran tak akan akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting. Ia mencontohkan, rencana pembekalan atau retreat untuk para kepala daerah terpilih yang akan digelar di Magelang akan tetap dilakukan. Menurut dia, retreat itu penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jadi program yang memang itu penting, memang itu diperlukan akan tetap dilaksanakan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). (rm)
