SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten akan mengembangkan kawasan peternakan terpadu, guna pemenuhan kebutuhan daging lokal dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengembangan kawasan dalam skala besar itu, akan melibatkan sektor swasta atau investor dengan mengoptimalkan lahan-lahan negara yang Hak Guna Pakai (HGU-nya) sudah habis.
Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Agung Suganda mengatakan, secara umum saat ini data investor yang sudah melakukan komitmen untuk mensuplay sapi perah sebanyak 140 dengan target 1 juta ekor sapi perah. Sedangkan untuk sapi pedaging, sebanyak 70 investor dengan total 800.000 ekor sapi.
“Itu untuk pemenuhan selama lima tahun kedepan dari 2025-2029,” kata Agung, akhir pekan kemarin saat melakukan Rakor, di Kantor Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Sedangkan untuk investor yang akan masuk ke Provinsi Banten, lanjutnya, tercatat sampai saat ini baru satu saja, namun demikian perusahaan itu bersifat holding yang membawahi sekitar 24 investor di dalamnya. Untuk lokasinya yang sudah dijajaki, baru di Kabupaten Serang.
“Tandatangan kesepahamannya atau MoU-nya mah sudah beberapa waktu lalu pada saat acara di Depok. Kita targetkan dalam satu holding company itu terdapat sedikitnya 50-100 perusahaan,” tambahnya.
Dikatakan Agung, pihaknya saat ini terus mengupayakan menambah populasi sapi perah maupun pedaging dalam rangka peningkatan populasi dan produktivitas susu dan daging nasional untuk mendukung program MBG dan ketahanan pangan yang digagas oleh bapak Presiden.
Baca Juga: Belasan Tahun Banten Bebas Rabies, Distan Imbau Masyarakat Waspada Hewan Pembawa Virus
Selain di Kabupaten Serang, lokasi eks HGU lainnya yang bisa dioptimalkan, juga akan dijajaki oleh Pemprov Banten. Ketika informasi itu sudah masuk, maka akan ada investor lagi yang masuk untuk bekerjasama dalam membangun kawasan peternakan terintegrasi di Provinsi Banten.
“Kawasan ini berbeda dengan penggemukan yang saat ini sudah ada 8 titik di Provinsi Banten. Kawasan ini nantinya akan kita datangkan bibit sapi berkualitas dari luar, untuk kemudian dikembangbiakkan di Banten. Selain dagingnya yang diambil, susunya juga akan diambil,” ujarnya.
Kedepan, tambahnya, Provinsi Banten ini tidak hanya menjadi daerah perlintasan dan konsumsi daging semata, tetapi lebih dari itu akan menjadi daerah produsen sapi perah dan pedaging yang akan menyuplai untuk kebutuhan di Jawa dan Sumatera. Oleh karenanya, untuk menunjang itu Provinsi Banten harus bebas dari penyakit zoonosis.
Walaupun terkait dengan penanganan zoonosis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Banten masih zero case sampai sejauh ini, dan gerakan vaksinasi juga terus digalakkan ketika di beberapa daerah terjadi temuan kasus.
Sejak tanggal 28 Desember 2024 lalu Pemprov Banten sudah melakukan vaksinasi. Pada awal Januari 2025, Pemprov Banten mendapatkan droping hibah vaksin dari pusat, sebanyak 2.000 dosis. Pertengahan Januari 1.200 dosis, dan di bulan Februari ini mendapatkan 3.550 dosis. Sehingga totalnya Provinsi Banten tahun 2025, adalah 13.900 dosis.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan, untuk membuat para investor nyaman berinvestasi di Provinsi Banten dirinya memastikan penanganan hewan ternak sudah dilakukan dengan baik dari mulai tingkat hulu, salah satunya melakukan vaksinasi kepada seluruh Hewan ternak baik yang ada maupun yang baru datang dari luar.
Baca Juga: Uji Coba Padi Varietas Biosalin di Banten Memasuki Masa Panen
“Sebuah investasi akan bisa menarik, manakala Banten bebas dari zonosis PMK atau minimal zero kasus. Kalau zero kasus sudah tercipta, investasi di Banten akan berjalan dengan baik. Tapi kalau Banten masih dicap tidak bebas PMK, proses bisnis akan terganggu,” jelasnya.
Maka dari itu ada sebuah upaya mitigasi resiko wajib dilakukan oleh Pemprov untuk menjaga keseimbangan bisnis yang terjadi di Banten. Kalau bicara bebas PMK, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti halnya pada saat Provinsi Banten dideklarasikan bebas rabies.
“Tapi yang jelas, sekarang Banten sudah zero case PMK. Artinya proses menuju bebas PMK itu sudah berjalan,” ujarnya.
Dikatakan Agus, awal PMK terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2022 lalu yang menyerang sebagian besar di wilayah Tangerang Raya. Namun berkat kolaborasi dan vaksinasi yang dilakukan secara menyeluruh, semua itu bisa diatasi dengan baik. “Dan sekarang yang kita antisipasi di Serang Raya, mulai bergeser,” imbuhnya.
Agus berkomitmen kedepan akan menjadikan Provinsi Banten tidak hanya sebagai daerah konsumen daging dan susu sapi, tetapi juga bisa memproduksi sendiri. Komitmen itu saat ini sudah disetujui oleh pimpinan dan akan dikomunikasikan dengan Gubernur terpilih.
“Kita ingin optimalkan lahan-lahan ex HGU yang sudah ada di Bank Tanah sebagai salah satu pilihan alternatif,” ucapnya. (luthfi)
