SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harga per porsi program makan bergizi gratis (MBG). KPK mendapat laporan MBG diotak-atik dari Rp 10.000 per porsi menjadi Rp 8.000/porsi.
Dadan mengklaim bahwa KPK memang belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.
“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” ujar Dadan, Minggu (9/3/2025).
Perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah. “Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain,” tutur Dadan.
Penggunaan anggaran bahan baku ini, tekan Dadan, sifatnya at cost. Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan. Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.
“Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing,” jelas Dadan. “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.
Baca Juga: MBG Seret Brigjen Polri, Kejagung Dalami Keterlibatan Perwira TNI
Pernyataan Dadan Hindayana tersebut langsung ditanggapi oleh KPK. “Penyampaian Ketua KPK kepada Kepala BGN saat pertemuan terakhir adalah terkait informasi dari masyarakat yang memang perlu diverifikasi dan validasi dalam rangka pencegahan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, kemarin.
Kendati Ketua BGN telah memberikan penjelasan kepada publik lewat media, proses penelusuran dan pemeriksaan terkait laporan masyarakat akan tetap ditindaklanjuti oleh KPK. “Terlepas dari hal tersebut, KPK tetap akan menerima setiap laporan yang masuk dan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Tessa.
Tessa mengatakan KPK-BGN sepakat mengawasi pelaksanaan program MBG. Selain sebagai program utama Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis memiliki anggaran yang cukup besar dengan sistem pelaksanaan sangat masif, sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk KPK.
Atas dasar itu, lanjut Tessa, bila ada laporan dari masyarakat terkait adanya potensi fraud dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah, KPK akan menanganinya untuk meminimalisir korupsi.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan pihaknya menerima laporan bahwa anggaran untuk program MBG diutak-atik. Besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo, Jumat (7/3/2025).
Temuan itu sudah disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN. “Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” kata dia.
KPK menyoroti empat hal yang perlu dicermati. Pertama, potensi fraud atau kecurangan mengingat semua anggaran dan program terpusat di BGN. BGN mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun untuk MBG pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Kedua, eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPK mendapatkan laporan bahwa ada beberapa SPPG atau dapur umum yang mendapatkan perlakukan beda termasuk dalam pembangunan infrastruktur hingga bahan bakunya. Lokasi SPPG juga sebaiknya strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Ketiga, pemberian susu dalam MBG dianggap kurang efektif falam menekan angka stunting anak. “Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” lanjutnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal. “Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” pungkasnya. (rmg/san)
