SATELITNEWS.COM, SERANG—Program Sekolah Gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Banten diminati ribuan sekolah swasta. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan sebanyak 1.200 sekolah swasta telah mendaftar untuk mengikuti program tersebut.
“Terdapat sebanyak 1.200 sekolah swasta yang telah mendaftar untuk mengikuti program tersebut dan tengah menjalani proses verifikasi,” jelasnya, Senin (17/3).
Andra menepis kabar mengenai adanya sekolah-sekolah swasta yang menolak untuk tergabung ke dalam program yang pihaknya gagas tersebut.
“Tidak benar jika ada informasi sekolah swasta menolak program ini. Yang benar adalah beberapa sekolah memilih tidak ikut serta karena mereka memiliki pagu yang berbeda, seperti sekolah eksklusif yang memang memiliki standar biaya lebih tinggi,” kata Andra.
“Dan selalu saya sampaikan juga bahwa melalui program sekolah gratis ini kita berharap agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena, banyak kasus siswa di sekolah swasta yang kesulitan membayar iuran, hingga ijazah mereka tertahan. Maka, dengan hadirnya program ini, kami ingin mencegah hal tersebut terjadi,” ungkap Andra seusai melakukan audiensi dengan Ombudsman Banten di Pendopo Gubernur.
Lebih lanjut, Andra mengungkapkan, melalui sinergi antara Ombudsman dan Pemprov Banten ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan memastikan program sekolah gratis berjalan sesuai harapan masyarakat.
Baca Juga: Warga Banten Mulai Tak Takut Cek Kesehatan
“Melalui sinergi ini kita harapkan program ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Ombudsman RI Perwakilan Banten menegaskan terkait dengan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi berbagai program prioritas yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Salah satu diantaranya yakni program sekolah gratis yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, serta peningkatan pelayanan di berbagai layanan publik.
Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi menyampaikan, jika pihaknya siap bekerja sama dan bersinergi untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai prosedur dan bebas dari maladministrasi. Dia menyampaikan, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman siap mengawasi agar program-program yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten agar bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan mutu pelayanan.
“Salah satu fokus yang akan kita lakukan adalah tentu saja mengawal visi-visi besar pemerintah termasuk visi dari gubernur dan wakil gubernur seperti program sekolah gratis dan makanan bergizi, serta termasuk infrastruktur desa dan segala macam. Karena memang hampir semuanya adalah hal- hal yang selama ini juga banyak laporannya ke kita,” kata Fadli.
Fadli mengatakan, kehadiran program sekolah gratis diharapkan mampu menjadi solusi dari hal-hal yang selama ini kerap terjadi di masa-masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana, kata dia, selama ini banyak masyarakat yang justru berhak masuk ke sekolah di wilayahnya, justru tertolak dan kalah dengan siswa yang masuk dengan tidak mengikuti prosedur resmi.
“Maka kami berharap tentunya agar sekolah gratis ini benar-benar bisa menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
Ia juga menyoroti bahwa setiap tahun, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten kerap menimbulkan persoalan, seperti siswa yang diterima di sekolah negeri tanpa mengikuti jalur resmi.
“Dan ini jumlahnya cukup besar, hampir 10 persen dari total siswa yang masuk sekolah negeri. Hal ini banyak terjadi karena sekolah negeri yang gratis lebih diminati dibanding sekolah swasta yang berbayar,” jelasnya.
“Makanya dengan adanya program sekolah gratis ini, kami berharap praktik tersebut tidak akan lagi terulang,” pungkasnya. (mpd/rmg)
