SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Angka kemiskinan dengan angka pengangguran terbuka di tahun 2024 mengalami penurunan, meski belum signifikan. Kondisi itu menjadi salah satu persoalan yang disorot serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang. Ditambah pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan atau pelambatan.
Kondisi itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Baidowi, saat membacaan rekomendasi dalam Rapat Paripurna Dalam Rangka Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024, di Gedung DPRD, Pusat Pemkab Tangerang, Tigaraksa, Rabu (14/5/2025).
“Terkait pertumbuhan perekonomian tahun 2024 mengalami penurunan atau pelambatan menjadi 5%, yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar 5,18%. Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua adalah sektor pengadaan listrik dan gas,” ujarnya.
Tetapi di sisi lain, kata Baidowi, beberapa sektor PDRB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu konstruksi sebesar 5,98%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,94%. Transportasi dan pergudangan sebesar 6,04%. Penyediaan akomodasi makanan dan minum sebesar 9,15%. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 23,34%. Serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,25%.
Pada tahun 2024 juga, kata Baidowi, angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 276,330 menjadi 266,430 jiwa. Serta tingkat pengangguran terbuka berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 6,94% menjadi 6,06%. Meski angka tersebut menurutnya, belum turun secara signifikan.
“Dalam upaya pengentasan kemiskinan, kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti PKH dan Intervensi Pengadaan Pangan Murah. Selain itu, juga mengatasi kemiskinan ekstrim dengan melakukan strategi intervensi, serta mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” tandasnya.
Baca Juga: 200 PKL Jalan Kiasnawi Tangerang Direlokasi Mulai 14 Oktober 2026
Baidowi juga tidak menampik, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar 76,19% dari tahun sebelumnya sebesar 75,56%. Menurutnya, IPM bersumber dari tiga dimensi yaitu Umur panjang, hidup sehat, serta pengetahuan dan standar hidup layak.
“Melihat realisasi belanja berdasarkan urusan yang realisasinya rata-rata di atas 95%, maka kami menilai bahwa LKPJ Bupati tahun 2024 ini sudah sesuai dengan yang dicanangkan dan terhadap kekurangan menjadikan evaluasi perbaikan secara serius pada tahun anggaran berikutnya,” pintanya.
BeritaTerbaru
Baidowi berharap, rekomendasi ini bukan hanya sebatas seremonial, akan tetapi sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 19 ayat 6, yang menyatakan bahwa rekomendasi ditindak lanjuti oleh bupati, dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang M Amud mengatakan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tangerang tahun 2024 yang disampaikan Ahmad Baidowi, selanjutnya dituangkan dalam keputusan DPRD. Kemudian pimpinan DPRD bersama Bupati Tangerang melakukan penandatanganan berita acara terhadap LKPJ Bupati tahun 2024.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang, atas perhatian dan dukungannya dalam pembangunan daerah. Pihaknya pun menyadari, bahwa rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkab Tangerang.
Lanjut bupati, beberapa hal dalam rekomendasi ini yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan lingkungan melalui optimalisasi manajemen persampahan, hingga tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Porseda 2026 Ponpes Tarbiyatul Mubtadiin, Tanamkan Cinta Budaya dan Toleransi
“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, agar seluruh aspek dalam rekomendasi tersebut berjalan lebih baik dan akuntabel. Perlu diketahui juga, bahwa di tahun 2024 tidak ada kendala, semua program berjalan dengan baik. Bahkan penyerapan atau realisasi anggaran mencapai 95 persen, artinya memenuhi standar. Serta di 2024, PAD dan pendapatan dari transfer mencapai Rp 9 triliun,” jelasnya.
Bupati juga mengakui, bahwa ada penurunan angka kemiskinan meski tidak besar. “Maka di tahun 2025 ini kami berupaya merumuskan sejumlah agenda dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya. (aditya)
