BPS Tunda Rilis Data Ekspor-Impor

SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan menunda rilis data ekspor dan impor April 2025 hingga awal Juni mendatang. Pemerintah mengklaim tidak ada kekhawatiran terhadap isi data, sehingga BPS menunda pengumumannya. Sebagian pengamat menyoroti dampaknya terhadap transparansi dan prediktabilitas informasi ekonomi nasional.
BPS biasanya menjadwalkan pengumuman data perdagangan pada pertengahan bulan, yakni tanggal 15. Namun mulai periode April 2025, jadwal itu diubah menjadi awal bulan berikutnya, berbarengan dengan rilis data inflasi. Dengan demikian, data ekspor-impor April akan diumumkan pada 2 Juni 2025 mendatang.
“Sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data yang berkualitas, BPS tidak lagi merilis angka sementara perkembangan ekspor impor yang biasanya dikeluarkan setiap tengah bulan,” demikian pernyataan resmi BPS, Kamis (15/5/2025).
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas dan Hukum BPS, Melly Merlianasari, menjelaskan bahwa masih banyak pengguna yang belum memahami bahwa data yang dirilis di pertengahan bulan adalah data sementara. Oleh karena itu, BPS memutuskan hanya merilis angka tetap mulai periode ini. “Agar angka yang menjadi rujukan adalah angka tetap ekspor dan impor,” jelas Melly.
Ia juga menyebut bahwa sekitar 30 provinsi selama ini memang sudah merilis data perdagangan di awal bulan. Perubahan ini sekaligus menyelaraskan waktu rilis antara pusat dan daerah.
Menanggapi keputusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penundaan tidak berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi data. Ia juga membantah dugaan adanya campur tangan pemerintah dalam proses pelaporan data oleh BPS. “Kalau BPS selalu independen dalam melaporkan statistik,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Airlangga menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kekhawatiran terkait kinerja perdagangan bulan April. “Tidak ada kita kekhawatiran,” imbuhnya.
Namun di sisi lain, sejumlah kalangan akademisi dan pengamat ekonomi menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap iklim kepercayaan dan keterbukaan data. Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa transparansi data merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan pasar.
Menurutnya, penundaan data tanpa penjelasan teknis yang rinci dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan investor. Selain itu, keterbukaan informasi ekspor-impor sangat vital karena menyangkut fondasi neraca perdagangan dan arah kebijakan ekonomi.
Kebijakan ini juga muncul di tengah ketegangan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah AS telah mengumumkan tarif dagang sebesar 32 persen terhadap sejumlah komoditas dari Indonesia, dan saat ini Indonesia tengah menjalani masa tunggu selama 90 hari sebelum pemberlakuan tarif tersebut secara resmi. Negosiasi antara kedua negara masih berlangsung.
Dalam konteks tersebut, data perdagangan luar negeri menjadi salah satu indikator penting bagi pengambil kebijakan, pelaku pasar, dan mitra dagang internasional. (rmg/san)