SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer akan terus berjalan dan diperluas, meski Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan adanya potensi pelanggaran hak anak.
Dedi menyampaikan banyak peserta program menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. “Perubahan sikap anak, seperti kedisiplinan dan rasa empati, terlihat jelas. Bahkan ada yang menangis di depan ibunya dan mencium kakinya. Hal seperti ini belum tentu didapat dari pendidikan di sekolah,” ujarnya, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5).
Dedi menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen memperluas program ini dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Ia menargetkan program ini bisa menjangkau hingga 15.000–20.000 siswa bermasalah di seluruh Jawa Barat.
Sebanyak 273 siswa dari berbagai sekolah di Jawa Barat dijadwalkan lulus dari pelatihan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (20/5). Mereka telah menjalani pelatihan kedisiplinan dengan metode militer selama beberapa pekan.
“Setelah ini akan ada angkatan baru lagi. Mungkin dari 1.000, 1.500, 2.000, atau bahkan 5.000 siswa. Jika terkoneksi dengan kabupaten-kota, jumlahnya bisa mencapai 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kami,” katanya. “KPAI mau ambil berapa?” tambahnya dengan setengah bertanya.
Sebelumnya, KPAI mengkritik proses seleksi peserta yang dinilai kurang profesional. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyatakan bahwa seleksi tidak dilakukan melalui asesmen psikologis profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling (BK). Bahkan, beberapa sekolah tidak memiliki guru BK sama sekali.
Baca Juga: KPAI Catat 426 Kasus Anak
“Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, hanya rekomendasi guru BK,” ungkap Jasra dalam konferensi pers daring, Jumat (16/5).
KPAI juga menerima laporan bahwa sejumlah siswa merasa tertekan karena ancaman tidak naik kelas jika menolak mengikuti program ini. Sekitar 6,7 persen siswa mengaku tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak.
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyatakan kondisi tersebut berpotensi melanggar hak anak. “Kami berharap tidak terjadi pelanggaran hak anak, tetapi potensi itu ada,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi menyatakan terbuka bekerja sama dengan KPAI. Ia berharap lembaga itu turut terlibat dalam pemantauan dan pembinaan kelanjutan siswa setelah lulus program.
Menurut Dedi, program ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menangani persoalan sosial yang dialami generasi muda. “Kami harap KPAI datang, melihat anak-anak yang sudah lulus ini. Apa yang akan dilakukan terhadap mereka? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi juga lembaga seperti KPAI,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan kenakalan remaja, seperti perundungan, kekerasan, dan kecanduan gim daring, sudah menjadi beban sosial yang harus segera diatasi. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah meski bersifat darurat.
Baca Juga: KPAI Kecam Kasus Pencabulan Puluhan Siswa SD oleh Guru di Tangsel
Dedi juga menyinggung pendekatan KPAI yang dianggap terlalu teknis. “Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem anak yang bermasalah,” katanya.
Melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi7, Dedi kembali mengajak KPAI terlibat langsung di lapangan. Ia mengharapkan KPAI aktif menangani berbagai persoalan sosial anak dan remaja di daerah, mulai dari kekerasan seksual hingga pergaulan bebas.
“Saya mohon segera KPAI turun ke daerah-daerah, gerakkan KPAI di daerah untuk memberikan perlindungan. Mari bergandengan tangan melindungi anak Indonesia,” kata Dedi dalam video yang menampilkan interaksinya dengan siswa peserta program.
Ia menjelaskan bahwa banyak orang tua kini kehilangan kendali atas anak-anak mereka. Ketika keluarga tidak mampu mengatasi kenakalan remaja, negara harus hadir, termasuk lewat pendekatan yang tidak konvensional.
“Orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani, jadi ketika ada kebuntuan, saya dan seluruh bupati, wali kota harus memberikan jalan meskipun itu jalan darurat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan lebih dari Rp5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur serta pembinaan karakter melalui pelatihan seperti ini. “Anggaran pendidikan karakter yang termasuk pembinaan siswa bermasalah di barak berasal dari realokasi belanja yang selama ini tidak efisien,” jelas Dedi.
Meski menuai kritik, Dedi yakin pendekatan ini adalah salah satu solusi darurat untuk menyelesaikan persoalan sosial. Ia berharap semua pihak, termasuk KPAI, duduk bersama merumuskan langkah jangka panjang demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. (rmg/san)
