SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan tujuh bulan, masih tinggi. Meski demikian, muncul sejumlah catatan kritis khususnya di sektor ekonomi domestik.
Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dilakukan pada 16–31 Mei 2025 mencatat bahwa 81,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya 18,3 persen menyatakan tidak puas.
Angka ini, menurut peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran masih menikmati apa yang disebut sebagai “fase bulan madu politik”, yaitu periode awal pemerintahan di mana dukungan publik cenderung tinggi.
“Selain efek bulan madu, citra personal Prabowo yang populer—dengan tingkat pengenalan mencapai 98 persen dan kesukaan 94,4 persen—menjadi benteng terhadap kritik. Apalagi, belum muncul oposisi dengan gagasan tandingan yang kuat,” ujar Adjie dalam paparan daring, Rabu (4/6/2025).
Survei ini mengidentifikasi lima sektor strategis yang memperoleh penilaian positif dari mayoritas masyarakat. Atau dalam istilah LSI disebut sebagai “rapor biru”.
Peringkat tertinggi diraih sektor sosial budaya, dengan 95,1 persen responden menyatakan kondisi sosial masyarakat dalam keadaan baik hingga sangat baik. Kepuasan terhadap sektor keamanan nasional mencapai 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, dan kinerja ekonomi makro 67,4 persen.
Baca Juga: 74,2 Persen Publik Percaya Pemerintahan Prabowo
“Kelima indikator ini mencerminkan legitimasi awal yang kuat. Dalam teori sosiologi politik, rasa aman dan stabilitas hukum serta politik adalah fondasi kepercayaan dalam demokrasi,” jelas Adjie.
Meski demikian, LSI juga mencatat dua sektor strategis yang mendapat “rapor merah” dari publik, yaitu lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok.
Sebanyak 60,8 persen responden menyatakan semakin sulit mencari pekerjaan dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 11 persen yang merasa lebih mudah, sementara sisanya tidak melihat perubahan berarti.
“Keresahan ini terjadi lintas wilayah dan kelas sosial. Bahkan di Maluku dan Papua, hingga 87 persen warga menyatakan lapangan kerja makin langka,” ujar Adjie.
Sementara itu, 58,3 persen responden mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk membeli bahan pangan sehari-hari. Mayoritas merasa harga sembako meningkat sejak awal pemerintahan baru.
“Ketika harga kebutuhan dasar makin berat, angka-angka ini tak lagi sekadar statistik, melainkan mewakili kecemasan kolektif rumah tangga,” kata Adjie.
Baca Juga: Prabowo Patok Defisit APBN, Optimistis Ekonomi Tumbuh 6,5 Persen
Sementara responden yang merasa bahwa kondisi saat ini sama saja dengan pemerintahan sebelumnya sebesar 31 persen. Kemudian, terdapat 10,3 persen responden yang merasa pemenuhan bahan pokok maupun harga sembako semakin ringan.
LSI mencatat empat penyebab utama mengapa tekanan ekonomi muncul dalam fase awal pemerintahan ini. Pertama, banyak program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, Danantara, hingga Koperasi Merah Putih, masih dalam tahap uji coba.
“Manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” terang Adjie.
Kedua, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, tercatat di bawah 5 persen, membuat penyerapan tenaga kerja belum maksimal. Ketiga, ekspektasi publik yang tinggi pasca kemenangan besar Prabowo. Harapan yang tinggi memicu kekecewaan bila tak segera terpenuhi.
Keempat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam dua bulan pertama 2025 saja, lebih dari 73.000 kasus PHK tercatat, berdampak pada stabilitas rumah tangga. “PHK tak hanya menimpa buruh pabrik, tapi juga sektor jasa dan bahkan profesi intelektual seperti wartawan,” jelas Adjie.
Menariknya, meski tekanan ekonomi dirasakan secara luas, mayoritas responden tetap menyatakan puas terhadap arah pemerintahan. Menurut LSI, ini menunjukkan publik masih memberi waktu dan ruang harapan kepada Prabowo-Gibran.
Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, serta dilengkapi riset kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD. (rmg/san)
