SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memamerkan sejumlah capaian strategis kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya. Capaian tersebut diklaim berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Capaian tersebut, alhamdulillah, juga tercermin dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 81,2 persen,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI bersama para Menko di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Para menko yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Polkam Budi Gunawan (BG), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) hingga Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Budi menguraikan sejumlah capaian konkret dari desk dan unit kerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan tercatat berhasil menangani 62 kasus besar dengan 891 tersangka. Barang bukti sitaan bernilai Rp 11,5 triliun, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sekitar Rp 1,3 triliun.
“Barang bukti didominasi produk hasil tembakau, tekstil, narkoba, elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik,” jelasnya.
Di bidang pemberantasan narkoba, operasi besar di Batam berhasil menggagalkan peredaran dua ton sabu-sabu senilai Rp 5 triliun. Penyitaan aset tindak pidana pencucian uang mencapai Rp 126,84 triliun. Dari operasi ini, diperkirakan sekitar 30 juta jiwa berhasil diselamatkan dari dampak narkoba.
Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa selama semester I 2025, total barang bukti narkotika yang disita di Indonesia mencapai 4,3 ton, naik 27 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pencegahan korupsi juga menjadi fokus. Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mencatat penyelamatan dana negara sebesar Rp 18,5 triliun, dengan target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 37 menjadi 43 pada 2026.
Meski demikian, laporan triwulanan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan korupsi, walau jumlah operasi tangkap tangan menurun dibanding 2024.
Dalam upaya memberantas perjudian daring, desk khusus Kemenko Polhukam berhasil menekan trafik aktivitas judi online hingga 60 persen. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan telah memblokir lebih dari 1,6 juta konten judi daring sejak Januari 2023 hingga pertengahan 2025. Namun, pelaku terus beradaptasi menggunakan domain baru dan sistem transaksi berbasis dompet digital.
Berbagai capaian tersebut dinilai Budi sejalan dengan hasil survei yang menyebut isu keamanan dan penegakan hukum sebagai aspek paling positif dalam enam bulan terakhir.
“Ini memberikan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dan stabilitas politik yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik,” kata Budi. “Ini menunjukkan bahwa tata kelola dan penegakan hukum berjalan di rel yang tepat,” tambahnya.
Di sisi lain, Budi juga mengajukan tambahan anggaran signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pagu indikatif yang diterima hanya sebesar Rp 126,5 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk operasional pegawai (Rp 95,1 miliar) dan perkantoran (Rp 31,4 miliar). Pihaknya mengajukan tambahan Rp 728,8 miliar.
Dari total usulan tambahan Rp 728,8 miliar, sebesar Rp 195,3 miliar diperuntukkan bagi program koordinasi kebijakan politik, keamanan, pertahanan, komunikasi informasi, serta dukungan bagi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Sisanya, Rp 533,5 miliar akan digunakan untuk program dukungan manajemen, termasuk pembangunan command center Rp 250 miliar.
“Command center ini sangat penting sebagai pusat pemantauan situasi strategis nasional secara real time, bukan sekadar infrastruktur fisik,” jelas Budi. Ia menyebut, kebutuhan akan pusat data dan kendali ini semakin mendesak di tengah kompleksitas ancaman sosial, digital, dan geopolitik. (rmg/san)
