SATELITNEWS.COM, LEBAK—Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) umumnya jadi ajang rebutan para calon siswa khususnya pada sekolah negeri. Namun cerita berbeda datang dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekolah negeri ini sepi pendaftar hingga hanya mendapat 4 calon siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026 ini.
Sekolah tersebut adalah SD Negeri Pasirgombong 1 di Kecamatan Bayah. Jumlah angkatan belajar tahun ini rupanya sama dengan angkatan tahun 2024 lalu. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Hadi Mulya membenarkan adanya fenomena itu. SDN 1 Pasirgombong yang lokasinya berada di area tambang baru mendapatkan empat peserta didik. “Betul SDN Pasirgombong 1 hanya mendapat 4 siswa baru. Setelah pendaftaran ditutup dan dilanjutkan dengan prosedur pendaftaran lainnya,” kata Hadi Mulya, Rabu, (9/7/2025).
Hadi mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah, minimnya pendaftar di sekolah tersebut lantaran kawasan Pasirgombong berada di area pertambangan emas yang kini sudah ditinggalkan dengan sedikit warga lokal yang tinggal menetap.
Kondisi itu hampir serupa dengan yang terjadi di SD Negeri 3 Jatake di Kecamatan Panggarangan yang kini hanya memiliki sekitar 28 siswa dan SD Negeri 2 Cihambali di Kecamatan Cibeber yang kini punya 29 orang siswa. “Karena memang itu kawasan tambang emas, kebanyakan itu yang dulu orang-orang pendatang. Saat ini mungkin karena sudah tidak produktif, akhirnya ditinggalkan. Masyarakat aslinya hanya sedikit,” ungkapnya.
Kendati peserta didik yang mendaftar di SD Negeri Pasirgombong 1 sedikit, Hadi menyebut bahwa sekolah tersebut akan tetap beroperasi normal. Hal itu dilakukan guna memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah itu tetap terpenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan sampai sekolah tersebut sampai di titik tak mendapatkan murid sama sekali. “Padahal, di daerah itu SD itu jauh-jauh. Bisa dibilang SD Negeri Pasirgombong 1 itu satu-satunya sekolah di kawasan tersebut,” terangnya.
Dia menambahkan, kondisi demikian menjadi tantangan bagi pihak sekolah. Dalam hal ini, kata dia, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sedikit karena menyesuaikan dengan jumlah murid. Dengan sedikitnya dana BOS yang diterima, tak hanya operasional sekolah yang kemungkinan menjadi terbatas, namun upah terhadap guru honorer juga tentu terancam terganggu.
Baca Juga: Hapus Kesenjangan Kualitas Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Langkah Disdik Kota Tangerang
“Agak sulit memang kalau gurunya kebanyakan berstatus guru honor. Semoga aja mereka dilahirkan dari orang tua yang mampu dan mau untuk berperan aktif untuk ikut mengembangkan sekolah,” tuturnya. Secara pribadi, Hadi mengaku miris dengan adanya anggapan dari orang yang menyebutkan bahwa pendidikan di sekolah negeri itu harus gratis. (mulyana)
