*Oleh: H. Defi Nuryadin, S.IP, M.M
Kebijakan pendidikan gratis di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Banten, patut diapresiasi sebagai langkah afirmatif pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.
Dalam konteks Indonesia yang masih dihadapkan pada ketimpangan sosial dan ekonomi, program semacam ini menjadi angin segar bagi banyak keluarga yang selama ini terbebani biaya pendidikan anak.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, tingkat partisipasi murni SMA/SMK di provinsi ini meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2021 menjadi 72,8 persen pada 2023.
Ini menunjukkan bahwa, ketika hambatan finansial disingkirkan, lebih banyak anak muda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal. Secara sosial, ini adalah investasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.
Namun, akses saja tidak cukup. Tantangan besar berikutnya adalah memastikan kualitas. Pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan nol rupiah, tetapi harus menjadi strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara sistemik.
Baca Juga: Janji Pendidikan Gratis Banten: Manis di Bibir, Pahit di Madrasah
Tanpa perbaikan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, dan pembaruan kurikulum, pendidikan gratis berisiko menjadi formalitas belaka. Di lapangan, banyak sekolah di Banten, terutama di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masih kekurangan ruang belajar, laboratorium, dan perlengkapan praktik, khususnya di SMK. Rasio guru dan siswa pun masih timpang.
Akibatnya, pengalaman belajar menjadi tidak optimal, terlebih ketika jumlah siswa meningkat tajam akibat kebijakan gratis tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Menyediakan akses tanpa memastikan mutu, justru dapat memperlebar kesenjangan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu memang bisa bersekolah, tetapi jika mutu pendidikannya jauh di bawah standar, maka mereka tetap tertinggal dalam kompetisi dunia kerja maupun pendidikan tinggi.
Dari sisi ekonomi, lulusan SMA dan SMK yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh pasar kerja di Banten, terutama di sektor industri dan jasa. Pendidikan gratis, jika dikelola secara tepat, akan mendukung terciptanya tenaga kerja terampil lokal, mengurangi angka pengangguran, dan memperkuat ekonomi daerah.
Namun, jika lulusan tidak memiliki keterampilan relevan, maka potensi bonus demografi hanya akan menjadi beban sosial. Oleh karena itu, pendidikan gratis harus diiringi reformasi manajemen sekolah, pelatihan guru secara berkelanjutan, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.
Di SMK misalnya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Sekolah perlu menjadi pusat pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan membekali siswa tidak hanya dengan ijazah, tetapi juga keterampilan hidup.
Baca Juga: Andra Soni Sebut Sekolah Gratis Adalah Akses Menuju Banten Maju dan Sejahtera
Dari sisi sosial, program ini juga membuka ruang bagi terciptanya interaksi sosial lintas kelas dan latar belakang. Sekolah menjadi tempat anak-anak dari berbagai kondisi sosial bertemu, belajar, dan tumbuh bersama. Ini penting dalam membangun masyarakat yang toleran dan inklusif.
Namun, tanpa pengawasan yang memadai, potensi diskriminasi, bullying, dan segregasi sosial tetap bisa terjadi di dalam ruang-ruang kelas. Akhirnya, pendidikan gratis adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir.
Ia harus dibingkai dalam visi besar pembangunan manusia. Pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada distribusi anggaran pendidikan, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak pada masa depan anak-anak Banten.
Jika pendidikan gratis hanya dimaknai sebagai penghapusan biaya tanpa disertai penguatan sistem, maka kita hanya membangun bangunan tanpa pondasi. Namun, jika dikelola dengan serius dan inklusif, kebijakan ini bisa menjadi lompatan besar dalam menyiapkan generasi unggul Banten menuju Indonesia Emas 2045.
Pendidikan Gratis di Banten: Akses Merata, Kualitas Terjaga
Pendidikan merupakan instrumen paling strategis dalam pembangunan manusia dan daerah. Melalui pendidikan, tidak hanya ditanamkan keterampilan, tetapi juga dibentuk karakter, daya pikir, dan peluang mobilitas sosial.
Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2025 perlu disambut sebagai tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi pendidikan.
Namun, seperti kata pepatah, “the devil is in the detail.” Implementasi kebijakan pendidikan gratis tidak hanya soal penghapusan biaya, melainkan juga memastikan keberlanjutan mutu, relevansi kurikulum, dan daya serap lulusan ke dunia kerja.
Pendidikan gratis yang hanya menambah angka pendaftar, tanpa diimbangi kualitas dan kesiapan kerja, justru dapat melanggengkan pengangguran terdidik yang menjadi tantangan serius di Provinsi Banten saat ini.
Tiga Pilar Indikator
Untuk mengukur efektivitas kebijakan pendidikan gratis, kita dapat melihat tiga pilar indikator utama: akses, kualitas, dan relevansi.
Pertama, indikator akses. Pendidikan gratis harus mampu memperluas akses siswa dari semua latar belakang, terutama keluarga kurang mampu.
Salah satu ukuran konkret adalah rasio antara jumlah SMA dan SMK negeri dengan jumlah penduduk usia 15–18 tahun. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2024) menunjukkan bahwa jumlah sekolah menengah negeri masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, jika di tahun 2025 terjadi peningkatan rasio lembaga pendidikan negeri per kecamatan, serta penurunan angka putus sekolah, maka program ini dapat dinyatakan berhasil secara aksesibilitas.
Kedua, indikator kualitas pendidikan. Pendidikan gratis harus tetap menjaga standar mutu. Tingkat kelulusan, hasil asesmen nasional, serta jumlah guru bersertifikat menjadi parameter penting.
Menurut Riset Pendidikan Indonesia (2022), sekolah dengan intervensi pelatihan guru dan peningkatan sarana cenderung menunjukkan lonjakan prestasi siswa.
Dalam konteks Banten, peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk pelatihan guru dan modernisasi laboratorium SMK menjadi kunci penting.
Ketiga, indikator relevansi dan keterampilan lulusan. Pendidikan, terutama di SMK, harus menjawab kebutuhan dunia kerja. SMK tidak boleh hanya menjadi “tempat belajar praktikum”, tapi harus terintegrasi dengan industri.
Maka, indikator keberhasilan adalah terserapnya lulusan ke lapangan kerja dalam waktu kurang dari 6 bulan. Target realistis adalah minimal 70 persen lulusan SMK bekerja atau menjadi wirausahawan muda.
Hal ini menuntut kolaborasi lebih erat antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan dunia usaha dalam skema link-and-match.
Tantangan Struktural
Meski arah kebijakan sudah tepat, tantangan struktural tidak bisa diabaikan. Pertama, ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Kabupaten Lebak dan Pandeglang, misalnya, masih kekurangan SMA dan SMK negeri, sementara Kota Tangerang dan Kota Serang justru mengalami kelebihan kapasitas.
Distribusi ini perlu dikaji ulang, agar kebijakan tidak menciptakan ketimpangan baru.Kedua, sumber daya manusia pendidik di sekolah negeri masih menghadapi kendala kapasitas. Banyak guru honorer belum tersertifikasi, dan fasilitas pelatihan masih minim. Padahal, mutu pengajaran sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik.
Ketiga, daya serap lulusan belum optimal. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK di Banten masih mencapai 8,3 persen—angka ini tertinggi dibandingkan lulusan tingkat pendidikan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasional belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri.
Jalan ke Depan
Pendidikan gratis bukan akhir, melainkan titik awal dari reformasi pendidikan yang lebih dalam. Pemerintah Provinsi Banten perlu mengembangkan dashboard indikator pendidikan gratis yang dapat diakses publik—memuat data real-time terkait jumlah peserta didik, guru tersertifikasi, tingkat kelulusan, dan serapan kerja.
Transparansi ini, akan meningkatkan akuntabilitas dan menjadi pijakan untuk evaluasi kebijakan tahunan. Lebih jauh, pendekatan partisipatif perlu diperkuat.
Masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan tinggi harus dilibatkan dalam perencanaan dan monitoring kebijakan pendidikan. Jika ketiganya bersinergi, maka pendidikan gratis tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan solusi nyata bagi masa depan generasi muda Banten.
Penutup
Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk menilai apakah pendidikan gratis benar-benar membawa perubahan substantif. Indikator akses, kualitas, dan relevansi harus dijadikan panduan utama. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan partisipasi semua pihak, Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai model keberhasilan pembangunan manusia di tingkat daerah.
*Akademisi Kampus STISIP Banten Raya
(Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Daerah)
