SATELITNEWS.COM JAKARTA–Mayoritas publik menyatakan tidak percaya terhadap isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 74,6 persen publik tidak percaya dan 12,2 persen percaya dengan narasi tersebut.
Temuan ini berdasar hasil survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Survei dilakukan pada 28 Mei–12 Juni 2025, melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error ±2,9 persen.
“Di tengah isu ijazah palsu Jokowi yang terus bergaung, 74,6 persen publik tak percaya dengan isu tersebut. Hanya 12,2 persen yang percaya. Sementara sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu,” kata Direktur SIGI-LSI Denny JA, Ardian Sopa saat paparan survei di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Ardian menyampaikan, narasi yang beredar luas melalui media sosial, talkshow, hingga podcast, nyatanya tak cukup kuat untuk menggoyahkan persepsi mayoritas publik.
“Secara umum, masyarakat lebih percaya rekam jejak dan proses hukum yang telah dilalui Presiden Jokowi,” ungkap Ardian.
Temuan menarik lainnya, sambung Ardian, ketidakpercayaan terhadap isu ijazah palsu ini merata di berbagai segmen demografi. Dari warga berpendidikan rendah, kalangan terpelajar, dari desa maupun kota, serta lintas generasi dan afiliasi politik.
BeritaTerbaru
Bahkan pada kelompok berpendidikan rendah, tamat SD ke bawah, ketidakpercayaan terhadap isu ini mencapai 81,5 persen, sementara di kalangan ekonomi mapan mencapai 67,6 persen.
Dari segi afiliasi politik, konstituen partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PDIP, dan PKB menunjukkan tingkat ketidakpercayaan lebih dari 80 persen terhadap isu tersebut.
Bahkan, di kalangan pemilih Anies Baswedan, yang memiliki keraguan tertinggi sebanyak 51,7 persen, tetap tidak percaya pada isu ini.
“Mereka yang percaya sebesar 12,2 persen terkonsentrasi pada segmen tertentu saja terutama kalangan terpelajar, tinggal di perkotaan, punya orientasi politik berbeda dari kubu Pemerintahan, dan cenderung memilih capres selain Prabowo-Gibran pada pilpres 2025,” paparnya.
Meski mayoritas publik tak percaya, LSI Denny JA menemukan bahwa 22,6 persen responden mengaku terpengaruh kepercayaannya terhadap Jokowi.
“Ini menunjukkan bahwa isu ini tetap punya daya rusak psikologis meskipun secara faktual lemah. Ada dampak simbolik, terutama di kalangan kelas menengah dan terpelajar,” ingat Ardian.
Segmen yang paling terpengaruh mencakup warga berpendidikan tinggi (D3 ke atas) sebesar 35,1 persen, serta kelompok usia Gen Z dan pengguna media sosial X dengan tingkat pengaruh lebih tinggi dibanding platform lain.
LSI mencatat tiga alasan utama mengapa isu ini tak berpengaruh signifikan. Pertama kuatnya rekam jejak Jokowi, dari wali kota hingga dua periode presiden, yang membuat publik percaya bahwa proses administratif seperti verifikasi ijazah sudah dilalui secara legal.
Kedua, klarifikasi resmi dari institusi kredibel, seperti UGM, Bareskrim Polri, dan KPU yang menyatakan ijazah Jokowi sah. Sementara ketiga, kesadaran publik bahwa isu ini bermuatan politik, terutama pasca kemenangan Gibran sebagai wapres.
“Sebanyak 64,2 persen responden menilai isu ini hanyalah manuver politik untuk delegitimasi,” sambungnya.
Ardian menyatakan, dalam konteks komunikasi politik, isu ini gagal membentuk konsensus nasional. Secara umum isu ijazah tidak berhasil mencederai kepercayaan publik terhadap Jokowi secara luas.
“Mayoritas publik sudah memilah antara opini politik dengan fakta hukum. Jadi dalam jangka panjang, isu ini tidak mencederai legitimasi Jokowi sebagai figur politik nasional,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengingatkan, kelompok minoritas yang terpengaruh tetap perlu diperhatikan. Karena bisa jadi alat mobilisasi opini dalam kontestasi politik ke depan.
“Isu ini berdampak nyata pada segmen-segmen strategis yang bisa menjadi penggerak opini publik dalam konteks politik ke depan,” pungkasnya. (rmg)
