SATELITNEWS.COM, JAKARTA--Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menghapus kebijakan tantiem atau bonus pembagian keuntungan bagi direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris BUMN.
Menurutnya, praktik tantiem selama ini kerap tidak masuk akal.
“Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Mereka memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” tegas Prabowo saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).
Presiden ke 8 ini mengungkapkan, pernah menemukan kasus di masa lalu di mana seorang komisaris BUMN hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Dan untungnya harus benar-benar untung, bukan untung akal-akalan,”ujarnya.
Prabowo menegaskan, jika direksi atau komisaris keberatan dengan kebijakan ini, mereka dipersilakan mengundurkan diri.
Baca Juga: MK Pertegas Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wapres Masuk Delik Aduan
Selain itu, Prabowo menyoroti banyaknya jumlah komisaris di BUMN yang justru sedang merugi.
Karena itu, ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membereskan struktur manajemen BUMN.
“Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi tapi komisarisnya banyak. Saya potong setengah, paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” jelasnya.
Prabowo menekankan, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dengan belanja negara yang berkualitas.
“Jangan seenaknya main main dengan uang rakyat. Kualitas belanja negara harus kita tingkatkan, efisiensi terus didorong, dan setiap rupiah harus memberi manfaat nyata,”katanya.
Menurutnya, belanja negara harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik. (rmg)
