SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Jaringan Gusdurian mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan represi aparat dalam penanganan demonstrasi yang marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mereka juga menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur karena dinilai gagal menjaga tanggung jawab moral dan politik atas tindakan represif kepolisian.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur. Itu akan menjadi teladan yang baik bagi bangsa ini,” ujar Senior Advisor Gusdurian, Savic Ali dalam konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (31/8).
Menurut Savic, berulangnya kekerasan aparat, termasuk kasus penabrakan dan pelindasan demonstran oleh kendaraan polisi, memperlihatkan hilangnya kepedulian pejabat publik terhadap penderitaan rakyat. “Kalau seorang pimpinan tidak mampu menjaga keamanan nasional, maka mundur adalah pilihan terbaik. Kalau tidak ada perubahan di pucuk kepemimpinan, sulit berharap ada perbaikan dari dalam kepolisian,” katanya.
Gusdurian juga mendukung aspirasi warga yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Kebijakan itu disebut mereka memperlebar jurang kesenjangan sosial. “Sejak awal isu ini adalah keadilan dan kesenjangan. Kalau keberpihakan muncul, demonstran akan lebih mendengar tokoh agama yang membersamai mereka, bukan pejabat yang arogan dan abai,” ujar mantan aktivis 1998 itu.
Meski mendukung protes publik, Gusdurian mengimbau masyarakat tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis, termasuk pembakaran dan penjarahan. Namun, Savic menekankan seruan menahan diri seharusnya juga ditujukan kepada pejabat publik dan aparat bersenjata.
Savic bahkan mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang menyerukan penindakan tegas terhadap aksi anarkis. “Secara normatif tidak salah, tapi di lapangan sering kali gas air mata ditembakkan sebelum ada kerusakan. Itu membuat demonstrasi bergeser menjadi rusuh. Kalau seruan hanya diarahkan pada rakyat yang marah, itu tidak efektif dan menimbulkan rasa ketidakadilan,” ucap Savic.
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kediamannya di Bogor, Sabtu (30/8). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta aparat bertindak tegas menghadapi aksi anarkis. “Arahan Presiden jelas, khusus untuk tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang,” kata Listyo setelah pertemuan.
Tak lama kemudian, Kapolri memberi instruksi keras kepada jajarannya. Dalam sebuah video yang beredar, Listyo menyebut markas polisi tidak boleh diserang. “Haram hukumnya Mako diserang, haram hukumnya. Kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak,” ujarnya. Ia menegaskan siap dicopot bila kebijakan itu dipersoalkan.
Menurut Gusdurian, pendekatan represif hanya akan memperburuk keadaan. Savic menegaskan akar persoalan justru terletak pada kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. “Yang salah duluan adalah DPR yang menaikkan tunjangan begitu besar, ditambah pernyataan arogan. Lalu kita juga menyaksikan aparat bertindak represif, bahkan terang-terangan melindas orang yang sudah terjatuh. Itu disaksikan oleh seluruh rakyat republik ini,” ujarnya.
Savic juga memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap kelompok terorganisir yang muncul di tengah malam dan berpotensi membelokkan tujuan protes. “Sejak awal isunya adalah keadilan, kesenjangan, dan protes terhadap kekerasan. Itu artinya ada korban dan ada pelaku. Kalau seruan hanya ditujukan pada korban yang sedang melampiaskan amarahnya, itu tidak efektif,” katanya.
Secara keseluruhan jaringan yang dipimpin Alissa Wahid itu menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta Presiden Prabowo menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa, melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri, mencabut fasilitas dan tunjangan bagi pejabat yang memicu kemarahan publik, memastikan kebijakan berpihak pada rakyat, menegakkan rule of law dan memberantas korupsi, mendorong lembaga independen menjaga hak konstitusional warga, serta mengajak elemen masyarakat sipil melakukan konsolidasi gerakan demokrasi.
Desakan agar Kapolri mundur sebelumnya lain muncul dari antara lain Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai polisi bertindak represif dan gagal mengendalikan situasi dengan cara yang manusiawi. Tuntutan agar Kapolri mundur pun semakin kencang di ruang publik, termasuk digemakan oleh sejumlah selebritas Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri sudah merespons. Kapolri menyebut bahwa dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. Listyo Sigit juga menyebut bahwa pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presien Prabowo Subianto.
“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Kapolri, saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). (rmg/san)
