SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Seratusan warga memadati depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2025) sore, menuntut keadilan bagi rakyat Palestina yang telah menderita lebih dari 700 hari. Lebih dari 64.300 orang tewas sejak Oktober 2023 akibat konflik di Gaza, termasuk ratusan anak-anak. Sementara blokade yang terus berlangsung memperparah krisis pangan dan malanutrisi.
Massa aksi mulai berdatangan sejak pukul 15.30 WIB. Mereka membawa lilin, poster beragam pesan, bendera Palestina, dan merah putih, serta spanduk hitam sepanjang lima meter bertuliskan “+700 Hari Genosida di Gaza”. Peserta datang dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam aksi kali ini, mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang terdiri dari tiga pernyataan sikap dan empat desakan kepada pemerintah Indonesia. Massa menyerukan agar Indonesia menolak dukungan politik, militer, dan ekonomi Amerika Serikat terhadap Israel, yang dianggap memperpanjang penderitaan rakyat Gaza.
Mereka juga mendesak agar akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung dibuka tanpa hambatan, perlindungan diberikan kepada warga Indonesia dalam Global Sumud Flotilla, dan langkah diplomatik diambil agar Israel tidak lagi mendapat tempat di Sidang Umum PBB.
Sejumlah peserta mengenakan atribut khas Palestina, seperti syal keffiyeh, menyalakan lilin-lilin kecil di sekitar spanduk, serta menaburkan bunga sebagai simbol duka dan solidaritas. Orasi bergantian dilakukan melalui pengeras suara, diselingi yel-yel dan doa bersama.
Setelah orasi, peserta menyanyikan Indonesia Raya sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. “700 hari Palestina, dan Indonesia gagal menghentikan genosida. Kita tidak boleh diam melihat perang terus berlangsung,” kata salah seorang peserta berpakaian hitam.
Aksi ini digagas Aliansi Pemuda Indonesia (API) Palestina dengan tajuk “Jakarta Hingga Gaza: Keadilan untuk Kemanusiaan Semesta”, bertujuan menyuarakan dukungan moral sekaligus menuntut tindakan nyata dari pemerintah Indonesia.
Namsianto Wakhid, pengurus API Palestina, menyebut aksi ini sebagai panggilan kemanusiaan. “Rangkaian kegiatan ini meliputi penyalaan 1.000 lilin, tabur bunga, doa bersama, dan orasi. Dukungan rakyat Indonesia diharapkan memberi energi moril bagi perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan sepenuhnya,” ujarnya.
Data terbaru memperlihatkan betapa parahnya kondisi di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 72 warga Gaza dilaporkan meninggal dunia dan 314 lainnya terluka akibat serangan militer Israel.
Krisis pangan kian memburuk akibat blokade, dengan 382 orang, termasuk 135 anak-anak, meninggal akibat kelaparan dan malanutrisi. Angka korban tewas sejak Oktober 2023 telah melampaui 64.300 jiwa, sementara lebih dari 161.200 orang mengalami luka berat.
Selain menyuarakan tuntutan, massa aksi juga menekankan pentingnya perhatian global terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Poster-poster bertuliskan pesan seperti “Don’t Stop Talking About Palestine” dan “Suspend Israel from the UN” turut diangkat di tengah kerumunan. Beberapa peserta juga membawa foto jurnalis dan korban konflik sebagai pengingat nyata atas penderitaan yang terus berlangsung.
Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 589 personel untuk mengamankan aksi. Aparat menyiapkan 13 pembatas jalan berwarna oranye di sekeliling lokasi untuk membatasi area massa, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar. Kondisi aksi berjalan kondusif, dan suasana tetap damai.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad, mengatakan ada 30 warga negara Indonesia (WNI) yang ikut serta dalam misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Rencananya, mereka akan berangkat dari Tunisia 10 September 2025.
“Pemerintah Indonesia telah menerima informasi dari Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) mengenai rencana keikutsertaan 30 WNI dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Rencananya misi kemanusiaan ini akan berangkat dari Tunisia menuju Gaza pada 10 September 2025,” kata Vhad kepada wartawan, Minggu (7/9/2025).
Dikatakan KBRI Tunisia telah menyampaikan gambaran risiko saat mereka sampai di Gaza. “KBRI Tunisia pemerintah telah menyediakan fasilitasi selama mereka berada di Tunisia dan menyampaikan mengenai gambaran risiko yang mungkin akan dihadapi ketika mereka berada di wilayah Gaza,” ungkapnya. (rmg/san)
