SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan fakta bahwa sekitar 94 persen bahan baku obat di Indonesia masih harus diimpor.
Ketergantungan ini menjadi tantangan besar bagi industri farmasi nasional, karena selain membebani biaya produksi, juga membuat ketersediaan obat rentan terhadap gejolak pasar global.
“Kita melihat sebagian besar obat kita masih menggunakan bahan baku dari luar negeri. Di Indonesia memang sudah diproses dan dikemas, tapi bahan dasarnya tetap impor. Nah, ini kita bersama Kementerian Pertahanan dengan jaringan yang dimiliki ingin secara bertahap mengurangi ketergantungan itu,” ujar Taruna dalam konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar menjadikan RSPPN sebagai rumah sakit bertaraf internasional sekaligus pusat riset dan inovasi farmasi nasional. Taruna optimistis, dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, angka impor bahan baku obat bisa ditekan secara bertahap.
“Mudah-mudahan suatu hari nanti bahan bakunya bisa berkurang. Tidak lagi 94 persen, tetapi mungkin tinggal 80 persen, dan ke depan bisa 50 persen,” tambahnya.
Selain itu, BPOM menyoroti potensi besar Indonesia dalam bidang obat tradisional. Negara ini memiliki lebih dari 30.000 jenis tumbuhan obat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 18.200 telah dikembangkan menjadi obat asli Indonesia, namun baru 78 yang berkembang menjadi obat herbal terstandar, dan hanya 20 yang setara dengan obat modern. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk pengembangan. Dengan riset yang tepat, obat tradisional Indonesia bisa lebih maju dan setara dengan obat modern,” jelas Taruna.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan bahwa pengembangan obat tradisional menjadi salah satu fokus Kemenhan dalam transformasi sektor kesehatan pertahanan. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas rumah sakit dan pendidikan tenaga medis, tetapi juga pengembangan industri farmasi nasional.
“Kami telah mengembangkan farmasi tradisional dengan dukungan BPOM. Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama internasional di bidang obat tradisional, khususnya dengan China. Indonesia-China traditional medicine ini menjadi langkah penting untuk memperkuat produksi dan sertifikasi obat dalam negeri,” ujar Sjafrie.
Ia menekankan, pengembangan farmasi pertahanan kini sudah memasuki tahap implementasi nyata, dan semua pihak terus memantau prosesnya agar hasilnya maksimal.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengakui bahwa pengembangan obat tradisional di Cina sudah berkembang dengan sangat pesat. Untuk itu, Budi berharap Indonesia dapat mencontoh Cina dalam menghasilkan produk obat tradisional yang mumpuni.
“Kami mulai belajar perkembangan traditional Chinese medicine yang luar biasa. Nah Kami ingin mentranslasikan itu menjadi traditional Indonesian medicine, sehingga Kami bisa meniru bagaimana caranya kok traditional Chinese medicine ini bisa maju pesat,” ucap Budi.
Selain itu, Budi juga membuka kemungkinan produk-produk farmasi yang dihasilkan oleh TNI untuk didistribusikan ke berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia, seperti Puskesmas hingga RSUD.
Menurut Budi, produk-produk farmasi hasil produksi TNI itu nantinya diharapkan bisa masuk ke dalam e-katalog, sehingga akan mudah untuk diakses oleh berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia.
“Sudah banyak laboratorium farmasi milik TNI yang diintegrasikan jadi satu. Kita membuka kesempatan untuk juga bisa mengakses ke seluruh fasilitas kesehatan Indonesia, Puskesmas, RSUD. Nanti rencananya semua produknya akan kita masukkan e-katalog,” terangnya. (rmg/san)
