SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Gubernur Banten Andra Soni melakukan pertemuan dengan para nelayan di pesisir Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dialog dilakukan di atas kapal.
Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satu isu utama adalah keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang kerap berlabuh tanpa memperhatikan keselamatan di perairan Kronjo.
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, tongkang-tongkang tersebut kerap menimbulkan kerusakan pada jaring nelayan dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer. Ia juga menyebut belum pernah ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan sekitar.
“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus, Kamis (16/10).
Nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum higienis serta penataan yang kurang nyaman. Mereka berharap pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.
Permasalahan serupa disampaikan oleh Sukardi, perwakilan nelayan Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis. Lokasi pelelangan berdekatan dengan area parkir dan kurang mendukung aktivitas bongkar muat ikan.
Baca Juga: Nelayan Normalisasi Sungai Pakai Cangkul, Aktivis Serang Raya: Pemerintah Kemana ?
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andra Soni memastikan bahwa Pemprov Banten bersama Pemkab Tangerang akan menindaklanjuti kebutuhan mendesak para nelayan. Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
BeritaTerbaru
Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan program penyediaan ambulans untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas Andra. (gatot)
