SATELITNEWS.COM, LEBAK – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak menyebut penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih sangat rendah, yakni baru mencapai 11,9 persen. Sebaliknya, penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih mendominasi.
Kepala DP3AP2KB Lebak, Dedi Lukman Indepur menjelaskan, MKJP meliputi IUD, implan, serta metode permanen seperti Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Namun minat masyarakat terhadap metode jangka panjang tersebut masih minim.
“Penggunaan kontrasepsi jangka pendek masih mendominasi, sementara yang jangka panjang baru sekitar 11,9 persen. Kami terus mendorong agar angka ini meningkat sehingga pengendalian jumlah peserta KB dapat lebih optimal,” tutur Dedi, Selasa (18/11/2025).
Ia menegaskan, penggunaan MKJP penting untuk memastikan keberlanjutan program keluarga berencana dan menekan risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Selain lebih efektif, metode jangka panjang dinilai membantu keluarga merencanakan masa depan secara lebih stabil.“Kami mengarahkan agar penggunaan MKJP meningkat. Harapannya, semakin banyak warga beralih ke metode jangka panjang sehingga pengendalian penduduk lebih terkontrol,” tambahnya.
Dedi memaparkan, pihaknya berkomitmen terus melakukan edukasi dan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan keamanan MKJP. Saat ini mayoritas pasangan usia subur di Lebak masih mengandalkan kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lebak, Acep Dimyati menilai program MKJP membutuhkan sosialisasi yang lebih masif. “Tidak dipungkiri, pasangan usia subur khususnya di pelosok belum memahami apa itu vasektomi. Program ini tidak akan maksimal jika sosialisasi hanya dilakukan di wilayah kota atau tidak secara intensif,” kata Acep.
Baca Juga: Adde Rosi Dorong Korban Rudapaksa Berani Bicara
Menurutnya, peningkatan penggunaan MKJP selaras dengan upaya menghadirkan keluarga berkualitas. “Saya kira program ini cukup baik untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Ada banyak indikator yang harus dipenuhi masyarakat, salah satunya menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi,” tandasnya. (mulyana)
