SATELITNEWS.COM, TANGERANG —Sekelompok orang yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) melakukan aksi demonstrasi hari ini Jumat, (5/12/ 2025) di depan Menara Matahari, Lippo Village, Kabupaten Tangerang. Dalam aksinya, demonstran menyampaikan keprihatinan atas munculnya konflik agraria yang dialami mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, GMTD menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi demonstrasi tersebut. Perseroan menilai aksi tersebut keliru, tidak tepat, serta tidak sejalan dengan nilai perdamaian, harmoni, dan penghormatan hukum.
Dalam pernyataannya, Direksi GMTD (PT Gowa Makassar Tourism Development) menegaskan bahwa perselisihan terkait lahan yang menjadi latar aksi telah diselesaikan melalui proses hukum dan dimenangkan GMTD pada seluruh tingkatan pengadilan. Karena itu, menurut perseroan, upaya membawa isu tersebut ke ruang publik melalui demonstrasi jalanan tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.
GMTD menjelaskan bahwa perkara lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, telah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Empat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap semuanya menetapkan GMTD sebagai pemilik sah, yakni putusan PN Makassar (2002), PT Makassar (2002), Mahkamah Agung (2005), serta Peninjauan Kembali (2007).
Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025 juga telah melakukan eksekusi pengosongan yang menetapkan lokasi, batas, serta penguasaan sah lahan tersebut. GMTD menambahkan bahwa legalitas kepemilikan diperkuat oleh rangkaian sertifikat resmi BPN serta PKKPR dari Kementerian Investasi/BKPM pada 15 Oktober 2025. “Tekanan jalanan tidak dapat menggantikan proses hukum,” tegas manajemen GMTD. “Kepemilikan legal tidak dapat digugurkan oleh keributan, opini, ataupun tekanan publik,”dalam keterangan tertulis yang diterma.
Menurut GMTD, hingga saat ini pihak-pihak yang mendorong demonstrasi tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen kepemilikan yang sah maupun dasar hukum pembebasan tanah di kawasan mandat Tanjung Bunga. Perseroan menilai bahwa aksi yang dilakukan justru berpotensi menyesatkan publik dan mengalihkan perhatian dari fakta hukum. GMTD juga menyayangkan jika terdapat upaya melibatkan kelompok mahasiswa untuk mendorong kepentingan komersial melalui informasi yang tidak akurat.
Baca Juga: Jadi Tersangka Penyerobotan Lahan, 12 Warga Cikupa Minta Perlindungan DPRD
GMTD menegaskan komitmennya untuk terus berjalan dalam koridor hukum, bekerja sama dengan aparat, serta menjaga ketertiban dan transparansi. Perseroan menyerukan seluruh pihak agar menghormati lembaga hukum Indonesia dan tidak memindahkan persoalan dari jalur yudisial ke jalanan. “Yang menentukan hak adalah fakta hukum, bukan demonstrasi,” demikian pernyataan GMTD.
Perseroan juga menilai tidak tepat jika demonstrasi diarahkan ke kantor salah satu pemegang saham GMTD. Sebagai perusahaan publik yang telah tercatat lebih dari 30 tahun di Bursa Efek Indonesia, GMTD memiliki kepemilikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa) dan masyarakat. Meskipun menilai aksi demonstrasi tersebut tidak berdasar, GMTD menyatakan tetap terbuka untuk dialog yang dilakukan secara tertib, hormat, dan sesuai prosedur hukum. (made)
