SATELITNEWS.COM, SERANG – Bencana banjir yang semakin meluas setiap tahun di Banten, menjadi salah satu indikasi adanya perubahan pola ruang dan alih fungsi lahan secara massif. Dua indikasi itu menjadi dugaan kuat, penyebab terjadinya banjir di beberapa wilayah di Banten akhir tahun 2025 kemarin.
Pengamat kebijakan publik Ahmad Sururi mengatakan, bencana banjir menjadi peringatan dan sinyal bagi seluruh stakeholder bahwa ada masalah tata kelola lingkungan yang harus segera dikoreksi di Banten. Penyebab banjir itu bisa karena soal tata ruang dan alih fungsi lahan.
“Seperti pembangunan perumahan dan kawasan industri tanpa daya dukung lingkungan, penambangan di beberapa daerah yang masif seperti di daerah Padarincang atau Mancak,” katanya, Selasa (6/12/2026).
Kata dia, sungai di Banten juga mengalami banyak penyempitan karena pembangunan. Salah satunya yaitu Kali Banten yang semakin sempit karena pembangunan perumahan disisi lain praktis tidak ada upaya normalisasi agar persoalan banjir tidak menjadi semakin parah, karena masyarakat yang paling dirugikan.
“Kita akui Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota di Banten cukup responsif ketika ada bencana termasuk banjir. Tetapi apakah menyelesaikan persoalan banjir? Belum, pendekatannya tidak hanya cukup responsif tetapi mesti preventif, mesti ada pencegahan dari sisi kebijakan tata kelola lingkungannya,” tambahnya.
Dia memprediksi, kejadian banjir akan terus berulang jika tidak ada upaya kebijakan yang memaksa, seperti drainase buruk yang terjadi di Kota Serang dan Cilegon. Artinya, salah satu kebijakan kecil yang bisa dilakukan yaitu dengan memfokuskan pada perbaikan sistem drainase.
Baca Juga: Tiga Jabatan Eselon II Masih Kosong, Pemprov Lakukan Pemetaan Pegawai
“Sedangkan untuk Cibanten yang makin sempit, pemerintah harus bisa memfokuskan pada upaya revitalisasi dan normalisasi,” tandasnya.
Dia menduga, aktivitas pertambangan di Banten menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir beberapa waktu lalu. Oleh karena, selama ini dilokasi tersebut belum pernah terjadi banjir besar bahkan sampai menyebabkan kerusakan yang tinggi.
“Iya ini mesti diseriusi, kita khawatir aktivitas tambang ilegal ini semakin meluas, akan semakin parah jika terjadi pembiaran yang paling mungkin dalam waktu dekat,,” pungkasnya.
“Pemprov Banten harus membuat kebijakan moratorium atau menghentikan sementara kegiatan penambangan legal atau ilegal sambil terus dievaluasi,” sambungnya.
Dia menegaskan, penyebab banjir sudah jelas, yaitu karena sistem drainase, aktivitas tambang dan lainnnya. Dalam hal ini, Pemprov Banten harus segera mengadakan pertemuan secara berkala dengan kabupaten/kota agar bencana banjir jangan terulang dan mengeluarkan kebijakan tegas.
“Kongkalikong, backing dan sebagainya ini bisa selesai kalau setiap pejabat di daerah berani, tidak ada kompromi untuk tambang ilegal. Termasuk yang legal, tp mau enggak pejabat di Banten ambil resiko dan berani KDM di Jawa Barat berani ambil kebijakan sawit gak boleh di tanam di Jabar,” tuturnya.
Baca Juga: Pemprov Evaluasi Jurusan SMK, Dindikbud Banten Lakukan Optimalisasi Kejurusan
“Resikonya tinggi, banyak yang protes terutama pengusaha sawit Nah di Banten, pengusaha tambang ini banyak, iya harus ditertibkan,” timpalnya.
Dia mendesak, agar Pemprov Banten bersama kabupaten/kota membuat Satuan Tugas Bencana. Tugas utamanya menutup total tambang ilegal, evaluasi aktivitas tambang legal, sediakan pompa darurat di titik-titik banjir, dan normalisasi sungai dari hulu sampai hilir.
“Enggak perlu menunggu revisi Pergub atau Perda Rencana tata ruang wilayah atau detail wilayah atau nunggu anggaran, kalau masih menunggu, hujan 1 sampai 2 jam, banjir berulang,” timpalnya.
Sementara, Gubernur Banten Andra Soni beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa salah satu penyebab bencana banjir karena adanya pengerusakan hutan, salah satunya di wilayah Padarincang, Kabupaten Serang. Terkait hal itu, dia berjanji akan segera melakukan tindakan agar banjir tidak kembali terjadi.
“Kami juga meminta kerja sama dengan masyarakat agar bisa membantu melakukan pengawasan agar tidak ada pengerusakan alam. Kita juga tidak akan tinggal diam, dan akan terus berupaya agar banjir bisa segera diselesaikan,” imbuhnya. (adib)
