SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan dampak luas lintas sektor. Kerusakan terjadi pada pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur vital, hingga lingkungan hidup.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, hingga 13 Januari 2026, total lahan sawah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 107,4 ribu hektare. Rinciannya, 56,1 ribu hektare rusak ringan, 22,2 ribu hektare rusak sedang, dan 29,1 ribu hektare rusak berat.
“Dari total tersebut, areal tanam padi dan jagung yang mengalami gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/1/2026).
Selain sawah, bencana juga berdampak pada sektor perkebunan dan hortikultura. Lahan kopi, kakao, kelapa dalam, dan komoditas lain tercatat terdampak seluas 29,3 ribu hektare, sementara lahan hortikultura—meliputi sayuran, buah, dan tanaman obat—mencapai sekitar 1.800 hektare. Di sektor peternakan, lebih dari 820.000 ekor ternak dilaporkan mati atau hilang.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur pendukung pertanian. Kementerian Pertanian mencatat 58 unit rumah potong hewan rusak, 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian rusak, tiga bendungan terdampak, 152 kilometer jaringan irigasi rusak, serta ratusan jalan produksi pertanian tidak dapat digunakan.
Untuk pemulihan sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,49 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang, bantuan benih tanaman pangan, pemulihan kawasan perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.
Dampak bencana juga menghantam sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp 1,71 triliun, yang akan digunakan untuk rehabilitasi dermaga, prasarana perikanan tangkap, tambak budidaya, hingga pembangunan ulang unit pengolahan ikan.
“Bencana ini berdampak langsung pada penghidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan di tiga provinsi terdampak,” ujar Trenggono, di tempat yang sama.
KKP mencatat sebanyak 8.368 nelayan, 27.879 pembudidaya ikan, dan 1.431 pengolah ikan terdampak, serta 3.612 kapal nelayan, 396 unit pengolahan ikan, dan 20.723 hektare tambak mengalami kerusakan. Untuk mempercepat pemulihan, KKP membentuk Satgas Aksi Tanggap dan Peduli Bencana Sumatera serta mengerahkan taruna sekolah kedinasan.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.189 jiwa. Selain itu, 141 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 195 ribu warga mengungsi.
BNPB memprioritaskan pemulihan infrastruktur vital, termasuk pembangunan 270 jembatan Bailey. Hingga pertengahan Januari, 20 unit telah terpasang dan 10 unit lainnya masih dalam proses pemasangan. Pemerintah juga mengirim 117 unit jembatan Aramco ke Aceh untuk membuka kembali akses wilayah terisolasi.
Pada sektor permukiman, fokus utama diarahkan pada penanganan 49.296 rumah kategori Rusak Berat (RB) dengan target usulan pembangunan 27.575 unit Hunian Sementara (Huntara). “Saat ini, sebanyak 4.280 unit Huntara sedang dalam tahap pengerjaan fisik,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Rabu (14/1/2026).
Dalam penanganan lapangan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memfokuskan pembersihan lumpur di wilayah dataran rendah, terutama Aceh Tamiang.
“Yang kita fokus ada, tanpa menafikan daerah lain, dari 52 kabupaten dan kota yang terdampak,” kata Tito. Menurut dia, pembersihan di wilayah dataran rendah harus dilakukan hingga ke rumah warga. “Ini harus door-to-door, man-to-man masuk ke sana,” ujarnya.
Di sisi lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan pengawasan terhadap 100 perusahaan di wilayah terdampak banjir. Sebanyak 20 perusahaan telah dijatuhi sanksi administrasi audit lingkungan.
KLH/BPLH juga telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang menjadi faktor banjir dan longsor. Selain itu, pada Desember 2025 pihak KLH memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di Sumatera Utara.
Selain itu, KLH/BPLH menyiapkan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang aktivitasnya diduga berkontribusi terhadap banjir di Sumatera Utara.
“Kita harus menjaga rasa keadilan masyarakat. Untuk kasus Sumatera bagian utara ini, gugatan perdata sepenuhnya akan kami lakukan lewat jalur pengadilan,” tegas Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Pemerintah menegaskan, pemulihan pascabencana Sumatera tidak hanya bertujuan membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan mata pencaharian warga serta memastikan akuntabilitas dan perlindungan lingkungan di wilayah terdampak. (rmg/xan)
