SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Targetnya, fasilitas prioritas kembali berfungsi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan percepatan difokuskan pada infrastruktur yang langsung memulihkan aktivitas masyarakat.
“Kami menargetkan seluruh huntara prioritas, perbaikan jembatan kritis, fasilitas publik, dan sekolah terdampak berat selesai sebelum Lebaran,” ujar Tito, dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (18/2).
Data pemerintah mencatat dampak bencana Sumatera hingga Rabu menyebabkan sebanyak 1.205 orang meninggal dunia. Korban meninggal terbanyak berada di Aceh (562), Sumatera Utara (376), dan Sumatera Barat (267).
Korban hilang tercatat masih 139 orang. Sementara 12.994 warga masih tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian, dari sebelumnya total 2 juta jiwa.
Dampak bencana menjangkau 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa, merusak rumah warga, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah, jalan nasional dan daerah, serta jembatan penghubung.
Bencana Sumatera juga menyebabkan sebanyak 29 desa hilang. Rinciannya, 21 desa hilang di Provinsi Aceh dan 8 lainnya di Provinsi Sumatra Utara. Desa yang hilang di Provinsi Aceh, tersebar didi Kabupaten Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes. Sedangkan di Provinsi Sumatra Utara, tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Ini juga perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi pemerintahan desa artinya, karena desa yang hilang itu nanti apa kita kan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan,” ujar Tito.
Menurut Tito, hujan ekstrem memicu longsor di dataran tinggi dan banjir di bantaran sungai sehingga memutus akses transportasi di sejumlah wilayah.
“Longsor mengakibatkan jalan terputus dan jembatan rusak. Di beberapa wilayah juga terjadi banjir di kawasan pinggir sungai,” katanya.
Pemerintah memprioritaskan pembukaan akses dan pembangunan huntara bagi warga dengan rumah rusak berat. Jembatan darurat telah dipasang di sejumlah lokasi untuk memulihkan distribusi logistik, sementara perbaikan jalan utama terus dipercepat agar mobilitas dan kegiatan ekonomi kembali berjalan.
Di sektor pendidikan, percepatan diarahkan agar kegiatan belajar mengajar stabil sebelum Ramadan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut masih terdapat 99 sekolah belajar di tenda atau kelas darurat serta 22 sekolah menumpang di gedung lain.
“Sebagian sudah kembali ke gedung asal setelah pembersihan selesai. Yang tersisa umumnya mengalami kerusakan ruang kelas berat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, 3.001 sekolah di Aceh, 626 di Sumatera Barat, dan 1.104 di Sumatera Utara telah kembali beroperasi di gedung masing-masing, meski sebagian masih menerapkan sistem bergiliran dan kurikulum darurat.
“Proses pembelajaran belum sepenuhnya ideal. Ada yang masih menggunakan sistem shift dan belum tersedia meja kursi secara lengkap,” tambahnya.
Untuk mendukung pemulihan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan operasional Rp 1,98 triliun kepada 29.000 satuan pendidikan terdampak. Tunjangan guru Rp 508,9 miliar juga dicairkan, termasuk Rp 220,5 miliar bagi guru terdampak selama tiga bulan.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 10,65 triliun bagi tiga provinsi terdampak.
“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp 10,65 triliun sesuai usulan,” kata Purbaya.
Dana tersebut disalurkan bertahap—40 persen pada Februari, 30 persen Maret, dan 30 persen April—untuk belanja dasar daerah, rehabilitasi infrastruktur, pembangunan huntara, serta pemulihan layanan publik.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan percepatan menjadi komitmen bersama pemerintah dan parlemen serta akan dikawal melalui fungsi pengawasan DPR.
“Satgas DPR dan Satgas Pemerintah akan memaksimalkan percepatan pemulihan agar dampak yang masih memerlukan atensi bisa diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026,” ujar Dasco.
Rapat menyepakati 13 langkah percepatan. Diantaranya meliputi percepatan pembangunan huntara, perbaikan sekolah, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta penyaluran bantuan dan anggaran TKD.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” ujar Dasco menyebut salah satu dari 13 poin pecepatan.
Semua kegiatan menggunakan data valid BNPB untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menargetkan rehabilitasi Sumatera tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat agar normal menjelang Lebaran 2026. (rmg/xan)
