SATELITNEWS.COM, SERANG – Program sekolah gratis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, yang digaungkan Gubernur Banten Andra Soni, disoal sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek).
Hal itu, seiring dengan belum adanya pencairan anggaran terhadap sekolah terkait, yang menerima program tersebut dan menyebabkan pembengkakan operasional sekolah.
Ketua Forum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Provinsi Banten, Ahmad Ali Subhan mengatakan, program sekolah gratis yang digaungkan Pemprov Banten belum bisa direalisasikan.
Buktinya, hingga bulan ketiga tahun 2026, pihak sekolah belum menerima kucuran dana tersebut.
Akibat hal itu, lanjutnya, pihak sekolah merasa kuwalahan lantaran berdampak terhadap operasional pendidikan, termasuk pembayaran gaji para guru yang mengajar disekolah-sekolah swasta.
“Kita kesulitan menutup biaya operasional sekolah, karena selama tiga bulan dana itu belum juga cair. Banyak sekolah swasta susah tuh nutup biaya operasional bahkan membayar gaji guru,” tambahnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Dia menjelaskan, operasional sekolah sangat penting, karena selama ini sebagian besar dari biaya peserta didik. Sejak mengikuti program sekolah gratis, pungutan biaya tersebut tidak lagi dilakukan atau tidak menarik biaya dari para siswa.
“Sekolah yang mengikuti program sekolah gratis itukan tidak lagi memungut biaya. Jadi ketika dana itu belum turun, sekolah praktis harus mencari cara sendiri agar kegiatan belajar tetap berjalan. Sangat menganggu ini,” tuturnya.
Dia mempertanyakan kinerja Pemprov Banten khususnya instansi terkait atas persoalan tersebut, karena dinilai gagal menjalankan program Gubernur Banten. Oleh karena itu, dia mempertanyakan keseriusan Pemprov Banten dalam melaksanakan program unggulan tersebut.
“Kalau sebelumnya pernah ada keterlambatan pencairan ya wajar ya karena program baru, nah ini kan sudah berjalan, lambat sampai tiga bulan. Sementara tenaga pendidikan perlu digaji, terlebih inikan mendekati lebaran, para tenaga pendidikan butuh,” paparnya.
Dia meminta Pemprov Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar bisa menyelesaikan persoalan itu dengan segera. Tujuannya, agar aktivitas pendidikan disemua sekolah swasta tidak semakin berat terkena dampaknya.
“Karena ini menyangkut keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan para guru di sekolah swasta, kalau terus terlambat keuangan sekolah swasta akan semakin tertekan dan berdampak pada kualitas layanan pendidikan bagi para siswa,” tukasnya.
Baca Juga: Program Magang ke Jepang Minim Peminat, Di Banten Baru 73 Pendaftar
Sekjen Forum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten, Jamaludin, mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atas adanya persoalan tersebut.
Seharusnya, kata dia, program sekolah gratis yang digaungkan Gubernur Banten dapat terealisasi dengan baik dan tidak mengganggu terhadap aktivitas pendidikan disekolah-sekolah swasta.
“Bagaimana perhatian kepala dinas buat sekolah swasta, ini kan seperti kurang perhatiannya. Harusnya masalah ini bisa segera diselesaikan,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaludin belum bisa dimintai keterangan, dikonfirmasi melalui panggilan telpon tidak merespons. Didatangi ke kantornya namun yang bersangkutan sedang dinas luar. (adib)
