SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang. Pemerintah dinilai masih abai menangani akar persoalan, sehingga insiden seperti yang menimpa 72 siswa SD dan SMA di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kembali terjadi pada Jumat, 3 April 2026.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, mengatakan pemerintah kerap menonjolkan keberhasilan program dari angka penerima manfaat, namun jarang menganalisis tren kasus keracunan. “Padahal angka keracunan justru menunjukkan masalah yang semakin serius,” ujarnya, Minggu, 5 April 2026.
Data FSGI menunjukkan, pada Februari 2026 jumlah korban keracunan MBG mencapai 1.920 orang, turun 32,2 persen dibanding Januari yang tercatat 2.835 orang. Namun secara kumulatif dua bulan pertama 2026, total korban sudah mencapai 4.755 orang, atau rata-rata 2.377,5 korban per bulan.
Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata 1.667,7 korban per bulan sepanjang 2025, sehingga terjadi kenaikan rata-rata bulanan sebesar 42,56 persen.
“Tidak cukup hanya membandingkan Januari dan Februari. Yang lebih penting adalah melihat tren besarnya. Jika rata-rata bulanan tahun ini jauh lebih tinggi daripada tahun lalu, jelas ada masalah yang belum diselesaikan oleh BGN,” ujar Retno.
Ia menekankan bahwa MBG menyasar kelompok rentan, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga setiap kasus keracunan harus dipandang sebagai indikator kegagalan sistem, bukan sekadar angka statistik.
Baca Juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Ditargetkan di Bawah Rp200 Triliun
Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menambahkan berulangnya kasus keracunan yang melibatkan ribuan korban menjadi bukti adanya persoalan dalam pengawasan, kualitas bahan makanan, kebersihan, hingga distribusi. “Setiap korban adalah bukti bahwa ada celah dalam sistem,” katanya.
FSGI mendesak evaluasi menyeluruh dan penguatan mekanisme pencegahan agar risiko keracunan tidak terus berulang. Retno menegaskan, penanganan yang hanya berfokus pada pembiayaan perawatan korban tidak cukup.
“Angka ribuan korban dalam dua bulan pertama 2026 bukan sekadar statistik. Penurunan persentase dalam satu bulan tidak boleh menutup fakta bahwa secara rata-rata kondisi justru memburuk,” ujarnya.
FSGI juga mengingatkan bahwa penurunan persentase korban dalam satu atau dua bulan terakhir bukan indikator perbaikan sistemik, melainkan dipengaruhi libur Ramadan dan Idul Fitri. “Fakta bahwa secara rata-rata kondisi justru memburuk. Jika tidak ada perbaikan menyeluruh, risiko ini bisa terus berulang dan semakin besar,” ujar Fahriza.
FSGI mendesak program MBG dievaluasi menyeluruh, mulai dari pengawasan dapur, kualitas bahan makanan, distribusi, hingga kebersihan, agar kasus serupa tidak terulang. “Setiap kasus keracunan adalah peringatan. Pemerintah tidak boleh hanya membiayai perawatan rumah sakit, tapi harus memperbaiki seluruh sistem,” kata Fahriza.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri menjelaskan insiden di Duren Sawit berkaitan dengan makanan yang tidak dikonsumsi dalam kondisi segar. Menu yang disajikan meliputi spaghetti bolognese, bola-bola daging, scramble egg tofu, sayuran campur, dan buah stroberi.
Baca Juga: Kepuasan pada Pemerintah Anjlok, 51,9 Persen Responden Minta Reshuffle
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan konsumsi berpotensi menurunkan kualitas makanan dan memicu gangguan kesehatan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Kami juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” kata Nanik, Minggu, 5 April 2026.
BGN memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban dan menghentikan sementara operasional dapur terkait. SPPG Pondok Kelapa belum memenuhi standar dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga operasional dihentikan tanpa batas waktu. (rmg/xan)
