SATELITNEWS.COM, JAKARTA-–Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mendeteksi hampir 300.000 pengidap Tuberkulosis (TBC) yang hingga kini masih berada di luar pantauan medis.
Dari estimasi 1.090.000 kasus nasional, data terbaru menunjukkan baru sekitar 867.000 pasien yang berhasil masuk ke dalam sistem pengobatan.
Fakta itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus. “Kasus TB di Indonesia masih cukup tinggi bahkan secara jumlah kasus diperkirakan ada 1.090.000 kasus TB di Indonesia dan yang diobati tahun lalu 867.000 kasus, jadi masih ada hampir 300.000 kasus yang belum ditemukan,” ujar Paulus, dalam peringatan Hari TB Sedunia 2026 di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Di forum yang sama, Perwakilan WHO Indonesia Setiawan Jati Laksono menyebut, Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan beban kasus TBC tinggi secara global. Menduduki posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia.
“Dari peta global, Indonesia berada di peringkat kedua setelah India. Delapan negara menyumbang sekitar 67% kasus TB dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya,” kata Setiawan.
Secara global, lanjut Setiawan, masih terdapat kesenjangan besar dalam penemuan kasus TBC. Dari sekitar 10,7 juta kasus setiap tahun, masih ada sekitar 2,4 juta kasus yang belum terdeteksi.
Paulus mengatakan, tingginya jumlah penderita TBC di Indonesia menjadi tantangan bagi Kemenkes untuk memberantas kuman TB. Strategi penanganan harus bergeser dari sekadar urusan klinis menjadi persoalan lingkungan hidup. Pasalnya, celah angka ini bukan sekadar statistik, melainkan risiko penularan senyap yang terus membayangi kawasan padat penduduk.
Baca Juga: Ketua PSSI Erick Thohir Fokus Bawa Timnas ke Piala Dunia 2030
“Saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini pemberantasan TB itu lintas sektoral Kemenkes di depan bersama Kemendagri tidak cukup. Harus dibagi kementerian PKP, Kemenaker, Kemensos, Kementerian Pangan, dan Kementerian lingkungan hidup ini saling berkaitan,” ujarnya.
Pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan skrining yang meluas selama 2026. Fokus utama kini diarahkan pada kelompok masyarakat ekonomi lemah di Desil 1-4, di mana kondisi hunian seringkali menjadi faktor utama pelestarian kuman.
Paulus menjelaskan secara teknis bahwa kuman TBC sebenarnya sangat rentan terhadap lingkungan luar namun mematikan di ruang tertutup. “Kuman TB itu kalau di udara kena sinar matahari itu 15-30 menit mati kumannya. Tapi kalau di rumah yang tidak ada ventilasi tidak bagus, kuman TBC bisa tahan berbulan-bulan,” tuturnya.
Realitas sosiologis inilah yang mendorong lahirnya kebijakan kolaboratif lintas sektoral. Pemerintah memulai proyek percontohan renovasi 2.000 unit rumah pada tahun 2026 bagi keluarga prasejahtera melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Targetnya adalah memastikan sirkulasi udara dan cahaya matahari pada rumah tinggal diperbaiki agar tidak lagi menjadi inkubator bakteri.
“Pokoknya yang paling membutuhkan kita yang diutamakan, sehingga kali ini kita punya berhasil, tahun depan kami ingin minta tambah lagi, boleh 10 ribu rumah,” tambah Paulus.
Namun, perbaikan fisik bangunan hanyalah satu sisi dari solusi. Di level akar rumput, pengawasan diperketat melalui pembentukan 5.315 Desa Siaga TBC dari total 16.045 desa yang tersebar di 11 provinsi prioritas. Wilayah fokus tersebut mencakup Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa ribuan desa tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam skrining massal sepanjang tahun 2026. “Ini sekaligus akan membantu kerja Pemda dalam penanganan TBC dengan kolaborasi mikro dengan desa dan kelurahan,” ujar Wiyagus.
Ia menekankan bahwa efektivitas di lapangan akan sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan integrasi antara Puskesmas dengan pemerintah desa. “Sejauh ini kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Daerah yang sudah menentukan komitmennya,” ucapnya. (rmg/xan)
