SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dicoret dari daftar bantuan sosial (bansos) pada triwulan II 2026 setelah pemerintah menemukan ketidaktepatan sasaran dalam pembaruan data nasional. Mereka dipastikan tidak menerima bansos yang cair April ini.
Pemutakhiran data penerima bansos dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan utama penyaluran bansos agar lebih tepat menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, dari hasil pembaruan DTSEN versi kedua tahun 2026 ditemukan 11.014 KPM atau sekitar 0,06 persen dari total 18,15 juta penerima pada triwulan pertama yang tidak lagi memenuhi kriteria.
“Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, namun kami cermati semestinya mereka tidak perlu menerima bansos. Itu yang kita sebut sebagai inclusion error,” ujar Amalia dalam konfrensi pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Perubahan status penerima ini terutama dipicu oleh perbaikan kondisi ekonomi sebagian keluarga. BPS mencatat, sekitar 1.511 keluarga kini berada pada kelompok desil lima hingga sepuluh, sehingga keluar dari kategori prioritas penerima bantuan.
Di sisi lain, pemutakhiran data juga memperjelas status kelompok yang sebelumnya belum terpetakan. Dari 77.014 keluarga yang belum memiliki desil pada triwulan pertama, kini sebanyak 27.176 keluarga telah berhasil diklasifikasikan. Sebanyak 25.665 keluarga di antaranya tetap berada di desil satu hingga empat, yang berarti masih berhak menerima bansos.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
Amalia menegaskan, pembaruan DTSEN akan terus dilakukan setiap triwulan untuk memperkuat akurasi data nasional. “DTSEN akan semakin rapi dan solid karena kami terus melakukan pemutakhiran,” katanya.
Perbaikan basis data ini menjadi fondasi penting bagi penyaluran bansos triwulan II 2026 yang mulai digulirkan bulan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan distribusi bantuan ditargetkan mulai pada pekan ketiga April dan rampung paling lambat akhir bulan.
“Alhamdulillah untuk triwulan II ini kami bisa menerima DTSEN lebih cepat, biasanya tanggal 20, sekarang tanggal 10. Mudah-mudahan minggu ketiga sudah bisa mulai salur,” ujar Saifullah.
Bansos reguler akan disalurkan kepada sekitar 18 juta KPM melalui rekening bank Himbara maupun PT Pos. Program ini mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600 ribu per triwulan serta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan komponen penerima, seperti ibu hamil, anak sekolah, dan kelompok rentan lainnya.
Saifullah menegaskan bahwa perubahan daftar penerima merupakan konsekuensi dari sistem data yang terus diperbarui. Dalam skema ini, sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak menerima bantuan kini masuk sebagai penerima baru, sementara lainnya dihentikan karena dinilai sudah tidak layak.
“Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Awasi Penyaluran Beras Bantuan di Rangkasbitung
Pemerintah memastikan bansos reguler tetap berjalan sesuai rencana. Pembaruan data dan evaluasi penerima ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 guna memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif. “Data ini krusial dan sangat menentukan agar bansos benar-benar tepat sasaran,” kata Saifullah.
Sejalan dengan itu, pemerintah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas perubahan status tersebut, melalui operator desa, RT/RW, dinas sosial, Command Center 121, maupun layanan WhatsApp di nomor 08877171171.
Lebih jauh, akurasi data DTSEN juga menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penebalan bansos sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Hingga kini, opsi tersebut masih dalam tahap simulasi lintas kementerian dan menunggu keputusan Presiden.
“Kita tunggu saja kebijakan Presiden. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan stimulus ekonomi, salah satunya penebalan atau penambahan penerima manfaat bansos,” kata Saifullah.
Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya pemerintah sempat memperluas cakupan bantuan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang meningkatkan jumlah penerima dari sekitar 18 juta menjadi 35 juta keluarga. Kebijakan serupa, menurutnya, umumnya diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. (rmg/xan)
