SATELITNEWS.COM, SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana,
mendukung penuh percepatan pencapaian asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Meliputi 3 program diantaranya, Program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan Kemandirian Fiskal Daerah.
Hal tersebut, disampaikan Zaldi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Serang di Halaman Pendopo Bupati, Senin (27/4/2026).
“Penekanan pada momen peringatan Otonomi Daerah ke-30 ini semangatnya adalah bagaimana mendukung kepada percepatan astacita Bapak Presiden,” kata Sekda Zaldi Dhuhana.
Adapun astacita Presiden Prabowo Subianto, disebutkan Zaldi, bahwa pencapaian program prioritas yang mengerucut menjadi 3 program di antaranya Program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan Kemandirian Fiskal Daerah.
Di samping itu juga terkait masalah birokrasi, yakni reformasi birokrasi berbasis orkam atau organisasi kemasyarakatan. “Juga keuangan daerah yang hari ini Kabupaten Serang masuk dalam peta fiskal itu, kemampuan fiskalnya itu rendah. Kemudian kolaborasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang lain,” ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Kesehatan, Pemkab Serang Susun Perbup PD3I
Zaldi mengungkapkan, bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal,” katanya.
Oleh karenanya, kata Zaldi, upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Maka, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas dengan fokus pada penguatan SDM aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan beasiswa.
“Kemudian peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, APBD berbasis kinerja, dan akses pembiayaan alternatif. Serta penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya. (sidik)
