SATELITNEWS.COM, JAKARTA, — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menata arah dan strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini menegaskan bahwa pendidikan tidak lagi dapat dibebankan semata pada negara atau institusi formal, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Dalam konteks tersebut, Guru Besar sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menilai bahwa tema Hardiknas tahun ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas tantangan pendidikan di era global.
“Partisipasi semesta bukan sekadar jargon normatif. Ia harus diterjemahkan dalam desain kebijakan yang memungkinkan keterlibatan nyata—mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas keagamaan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (1/5/2026).
*Dari Akses ke Mutu: Pergeseran Paradigma*
Menurut Tholabi, salah satu isu krusial pendidikan Indonesia saat ini adalah pergeseran fokus dari sekadar pemerataan akses menuju peningkatan mutu yang berkeadilan. Selama dua dekade terakhir, capaian akses pendidikan dinilai cukup progresif. Namun, tantangan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara sistemik.
Ia mengingatkan bahwa mutu pendidikan tidak dapat direduksi pada capaian kognitif semata, melainkan harus mencakup dimensi karakter, etika, dan kemampuan adaptif. Dalam hal ini, gagasan pendidikan yang dirintis oleh Ki Hadjar Dewantara tetap relevan sebagai fondasi filosofis.
Baca Juga: Hardiknas dan Hari Buruh Digelar di Stadion Benteng Reborn
“Pendidikan yang memerdekakan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang utuh—yang memiliki daya pikir, daya rasa, dan daya cipta,” kata Tholabi.
*Tantangan Kekinian: Disrupsi dan Ketimpangan*
Lebih lanjut, ia mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini.
Pertama, disrupsi teknologi yang berlangsung sangat cepat. Digitalisasi pembelajaran, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, memang membuka peluang besar dalam memperluas akses dan inovasi. Namun, di sisi lain, ia juga menghadirkan kesenjangan baru, terutama bagi daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai.
Kedua, ketimpangan kualitas antarwilayah yang masih cukup signifikan. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan relatif lebih siap dalam mengadopsi perubahan, sementara di daerah tertinggal, persoalan dasar seperti sarana prasarana dan ketersediaan tenaga pendidik masih menjadi kendala.
Ketiga, relevansi kurikulum dengan dinamika zaman. Tholabi menilai bahwa pendidikan tidak boleh terjebak dalam orientasi jangka pendek yang semata-mata mengikuti kebutuhan industri. Sebaliknya, pendidikan harus tetap menjaga keseimbangan antara ilmu terapan dan ilmu dasar.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Perkuat Komitmen Pendidikan Inklusif Lewat Program 3G di Hardiknas 2026
“Jika pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, kita berisiko kehilangan kapasitas sebagai bangsa pencipta. Inovasi justru lahir dari fondasi keilmuan yang kuat, termasuk ilmu-ilmu dasar dan humaniora,” ujarnya.
*Peran Strategis Perguruan Tinggi*
Dalam kerangka yang lebih luas, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pengetahuan dan pembentukan kepemimpinan intelektual. Tholabi menegaskan bahwa kampus tidak boleh sekadar menjadi perpanjangan tangan pasar, melainkan harus tetap menjaga otonomi keilmuan.
Ia mendorong agar perguruan tinggi memperkuat ekosistem riset yang integratif, yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan independensi akademik.
“Perguruan tinggi harus menjadi ruang dialektika antara tradisi dan modernitas, antara nilai dan teknologi. Di sinilah peran penting kampus dalam menyiapkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas,” katanya.
*Menyongsong Indonesia Emas 2045*
Menuju visi Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM menjadi kunci utama yang tidak dapat ditawar. Tholabi menilai bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia hanya akan menjadi berkah apabila dikelola melalui sistem pendidikan yang berkualitas.
Ia menekankan bahwa investasi pada pendidikan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada daya saing bangsa.
“Ada tiga hal yang harus menjadi prioritas. Pertama, penguatan kualitas guru sebagai aktor utama pendidikan. Kedua, transformasi kurikulum yang adaptif namun berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, pemerataan akses teknologi pendidikan secara inklusif,” paparnya.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pendidikan Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan spiritual.
“Indonesia Emas tidak cukup dibangun oleh manusia yang pintar, tetapi oleh manusia yang memiliki orientasi nilai. Tanpa itu, kemajuan justru bisa kehilangan arah,” ujarnya.
*Hardiknas sebagai Momentum Reflektif*
Peringatan Hardiknas, lanjut Tholabi, seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia perlu dijadikan sebagai momentum refleksi untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.
Dalam semangat partisipasi semesta, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memajukan pendidikan.
“Pendidikan adalah kerja peradaban. Ia tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi, tetapi harus diwariskan sebagai komitmen lintas zaman,” katanya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, optimisme tetap menjadi energi penting. Namun, optimisme tersebut, menurut Tholabi, harus dibarengi dengan kerja nyata dan konsistensi kebijakan.
“Harapan kita sederhana, tetapi mendasar: pendidikan Indonesia mampu melahirkan manusia merdeka yang berdaya saing global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa,” pungkasnya. (dm)
