SATELITNEWS, KOTA TANGERANG —Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menggelar aksi mimbar bebas memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, Kamis (7/5/2026).
Dalam aksi tersebut, GMNI menyoroti persoalan pendidikan, kesejahteraan buruh, perlindungan pekerja informal, hingga nasib pengemudi ojek daring.
Puluhan massa aksi tampak membawa poster dan spanduk tuntutan sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, mengatakan aksi itu merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
“Jadi kita melaksanakan sebuah aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam ranah buruh dan juga yang ada di dalam ranah dunia pendidikan,” ujar Elwin kepada wartawan di lokasi.
Dalam orasinya, GMNI menyoroti kebijakan anggaran pendidikan nasional yang dinilai belum tepat sasaran. Mereka mempersoalkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut turut memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Belum Daftar SLHS, 1.999 Dapur MBG Ditutup Sementara
Menurut Elwin, program MBG seharusnya tidak dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan karena dinilai belum menyentuh persoalan utama dunia pendidikan.
Ia menilai pemerintah lebih baik memprioritaskan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
BeritaTerbaru
“Jadi kita lebih memohon atau menyuarakan ini kepada pemerintah pusat agar anggaran MBG ini lebih bagus untuk mensubsidi BBM dan mensubsidi gaji guru honorer di setiap sekolah di berbagai wilayah,” katanya.
GMNI juga menilai program MBG lebih tepat difokuskan pada daerah tertinggal dibanding diterapkan secara nasional. Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan tiap daerah.
“Lebih baik MBG difokuskan kepada daerah-daerah tertinggal saja, jangan dalam skala nasional. Karena melihat anggaran yang sangat besar dan melihat juga kondisi dinamika perputaran ekonomi di Indonesia saat ini,” ujar Elwin.
Selain itu, GMNI menolak wacana implementasi MBG di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menilai kebutuhan utama kampus saat ini adalah peningkatan anggaran riset dan penelitian akademik.
Baca Juga: Sekolah PJJ, 316 SPPG Kabupaten Tangerang Ubah Distribusi MBG
Elwin mengatakan dukungan terhadap penelitian di perguruan tinggi masih minim sehingga berdampak pada kualitas riset nasional.
“Harusnya yang masuk di dalam ranah kampus itu bukan MBG, tapi bagaimana anggaran dibesarkan kepada pihak perguruan tinggi untuk khusus penelitian dan riset,” katanya.
Ia juga menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi lanjutan di sejumlah kampus untuk menyuarakan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Selain isu pendidikan, GMNI turut menyoroti sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Menurut mereka, praktik alih daya menciptakan ketidakpastian kerja dan ketimpangan pengupahan.
“Eliminasi outsourcing menjadi tuntutan karena sistem ini dianggap tidak berpihak kepada pekerja,” ujar Elwin.
GMNI juga menanggapi keluhan pengemudi ojek online terkait besaran potongan dari perusahaan aplikator. Mereka meminta pemerintah memperkuat regulasi hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi agar lebih adil.
“Harapan kita itu kepada pemerintah pusat agar mencoba hubungan yang baik dengan aplikator agar pemotongan-pemotongan ini bisa lebih rendah lagi,” pungkasnya.
Aksi berlangsung sekitar dua jam dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Massa membubarkan diri secara tertib usai menyampaikan tuntutan dan melakukan refleksi bersama di kawasan Tugu Adipura. (ari)
