SATELITNEWS.ID, SERANG—Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten meningkat pada masa pandemi corona. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per Maret 2020 lalu, angka kemiskinan meningkat 0,98 persen atau bertambah 134 ribu orang dibandingkan bulan September 2019. Warga miskin di Banten saat ini sebanyak 775 ribu warga atau 5,92 persen dari total penduduk.
Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan survei dilakukan pada Maret saat awal terjadi pandemi. Di periode itu, kenaikan jumlah angka kemiskinan mencapai 0,98 persen dari survei September 2019. Di tahun lalu, jumlah warga miskin di Banten sebanyak 641 ribu lebih atau 4,94 persen.
“Angka kemiskinan di Banten terjadi peningkatan, tadinya tidak miskin, di bulan Maret 2020 penduduk miskin ada kenaikan 134 ribu orang,” kata Adhi dalam keterangan pers yang disampaikan melalui akun youtube BPS Banten, Rabu (15/7).
BPS sebelumnya memperkirakan akan terjadi penurunan jumlah warga miskin di Banten ke angka 3 persen seperti negara maju. Namun, ada hantaman pandemi yang mengakibatkan angka kemiskinan mencapai 5,92 persen. Kondisi tersebut bahkan bisa lebih memperburuk angka kemiskinan jika survei dilakukan pasca Maret.
“Bisa jadi di April, Mei, Juni yang full ada PHK dan sebagainya, angka kemiskinan lebih tinggi dari pada Maret 2020,” ujarnya.
Penambahan jumlah kemiskinan pun terjadi di desa dan kota. Dia menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2019 sebesar 4,00 persen naik menjadi sebesar 5,03 persen pada Maret 2020. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 7,31 persen naik menjadi 8,18 persen pada Maret 2020.
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Banten Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
“Selama periode September 2019-Maret 2020 jumlah miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 101 ribu orang dan di perdesaan 33 ribu orang,”kata Adhi.
Selain itu, Adhi mengungkapkan bahwa peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Maret 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 71,78 persen, sedikit lebih rendah dibanding dengan kondisi September 2019 sebesar 71,61 persen.
BeritaTerbaru
“Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2020 di perkotaan dan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi,”ungkap Adhi.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan meningkat paling tinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Maret 2020. Peningkatan terjadi di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Kepala BPS Suhariyanto merinci tingkat kemiskinan DKI Jakarta naik 1,11 persen dari 3,42 persen menjadi 4,53 persen. Lalu, diikuti Jawa Barat yang naik 1,06 persen dari 6,82 persen menjadi 7,88 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan Banten naik 0,98 persen dari 4,94 persen menjadi 5,92 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan provinsi lain di Pulau Jawa.
Tingkat kemiskinan Jawa Tengah naik 0,83 persen dari 10,58 persen menjadi 11,41 persen, Yogyakarta naik 0,84 persen dari 11,44 persen menjadi 12,28 persen, dan Jawa Timur naik 0,89 persen dari 10,2 persen menjadi 11,09 persen.
“Peningkatan tertinggi di DKI Jakarta naik 1,11 persen. Jadi ada tambahan penduduk miskin mulai dari DKI Jakarta, Jawa, dan menyebar ke sana,” ungkap Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Rabu (15/7).
Baca Juga: Dipengaruhi Sektor Konstruksi, Perekonomian di Banten Tumbuh 5,3 Persen
Suhariyanto mengatakan peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pengaruh penurunan pendapatan masyarakat sejak pandemi virus corona masuk ke Indonesia pada Maret 2020.
“Hasil survei pendapatan seluruh masyarakat menurun, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, di mana 7 dari 10 masyarakat pendapatan rendah di bawah Rp1,8 juta terpengaruh. Masyarakat pendapat tinggi di atas Rp2,7 juta juga turun pendapatannya,” jelasnya.
Sementara tingkat kemiskinan di provinsi lain ada juga yang naik, namun tidak setinggi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Namun, ada pula beberapa provinsi yang justru menurun tingkat kemiskinannya.
“Penurunan tertinggi kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 0,26 persen dari 13,18 persen menjadi 12,92 persen,” jelasnya.
Provinsi lain yang juga menurun tingkat kemiskinannya, namun masih cukup tinggi jumlah penduduk miskinnya, yaitu Papua dari 21,51 persen menjadi 21,37 persen, Maluku dari 17,65 persen menjadi 17,44 persen, dan Gorontalo dari 15,31 persen menjadi 15,22 persen.
Selanjutnya, Aceh dari 15,01 persen menjadi 14,99 persen, Sulawesi Tenggara dari 11,04 persen menjadi 11 persen, Sulawesi Barat dari 10,95 persen menjadi 10,87 persen, dan Kalimantan Barat dari 7,28 persen menjadi 7,17 persen.
Begitu juga dengan Riau dari 6,9 persen menjadi 6,82 persen, Maluku Utara dari 6,91 persen menjadi 6,78 persen, Sumatera Barat dari 6,29 persen menjadi 6,28 persen, dan Kalimantan Selatan dari 4,47 persen menjadi 4,38 persen.
Secara nasional, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78 persen dari total populasi nasional.
Jumlah tersebut meningkat dari 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi pada September 2019. Lebih tinggi pula dari 25,14 juta orang atau 9,41 persen dari total populasi pada Maret 2019.
“Jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta orang dari September 2019 dan naik 1,28 juta dari Maret 2019,” pungkasnya. (irfan/gatot)
