SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Tahun ajaran baru berjalan lagi. Seiring dengan hal itu, program makan bergizi gratis (MBG) juga kembali berlanjut. Agar pelaksanaan MBG berjalan baik, Pemerintah diminta menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Senin (13/7/2026), menjadi hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027. Program MBG, yang sempat dihentikan saat libur sekolah, kembali on. Para siswa pun antusias menerima dan melahap MBG. Salah satunya, di SDN Meruyung, Depok, Jawa Barat.
Sejak pagi, kendaraan pengangkut MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah bergerak menuju SDN Meruyung. Ratusan kotak makan disusun rapi di dalam kendaraan.
Setibanya di sekolah, petugas SPPG menyerahkan makanan kepada pihak sekolah. Jumlah paket terlebih dahulu dicocokkan dengan data kehadiran siswa. Setelah dipastikan sesuai, makanan ditempatkan di ruangan yang telah disiapkan sebelum dibagikan ke setiap kelas.
Guru bersama petugas sekolah turut memastikan seluruh paket dalam kondisi baik. Kemasan diperiksa, begitu pula kebersihan dan kelayakan makanan sebelum sampai ke tangan siswa.
Menjelang waktu istirahat, suasana sekolah semakin semarak. Para siswa antusias ketika guru mulai membagikan kotak makan MBG. Dengan tertib, mereka menerima makanan, lalu membuka kemasan secara bersamaan di lingkungan sekolah. Menu yang disajikan terdiri atas makanan pokok, lauk berprotein hewani, sayuran, dan susu sesuai menu yang telah disusun ahli gizi.
Baca Juga: Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Dorong Pengawasan MBG Diperkuat
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, seluruh SPPG siap kembali mengoperasikan MBG. “Mulai 13 Juli 2026, program Makan Bergizi Gratis kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah,” demikian bunyi keterangan BGN di akun Instagram @badangizinasional.ri.
BGN menyebut, seluruh SPPG telah menyelesaikan berbagai persiapan untuk memastikan operasional program berjalan lancar. Tentunya juga tetap menjaga kualitas di setiap porsi yang disajikan. Menurut BGN, fokus utama persiapan kali ini adalah memperkuat aspek keamanan pangan. “Setiap proses yang dilakukan dengan disiplin hari ini adalah bentuk perlindungan bagi jutaan penerima manfaat,” tambah BGN.
Seluruh jajaran SPPG diminta menjalankan setiap tahapan operasional secara disiplin. Hal ini sebagai upaya melindungi jutaan penerima manfaat program. BGN juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kualitas MBG.
Di antaranya memastikan suhu penyimpanan bahan baku sesuai standar, memastikan kehadiran penuh Kepala SPPG dan Pengawas Gizi selama operasional, memperketat pengawasan terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga mempercepat mekanisme pelaporan apabila terjadi insiden. “Semua langkah ini menjadi bagian penting untuk mencegah risiko keamanan pangan,” tulis BGN.
BGN optimis menyambut kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kami siap kembali menyambut senyum dan semangat para siswa di hari pertama sekolah. Sampai jumpa di sekolah, dan selamat menikmati Makan Bergizi Gratis,” ucap BGN.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan meminta BGN fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penerima manfaat. Bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran atau capaian administratif.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi: Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan
“Yang paling penting, ketika Pemerintah kembali menjalankan program MBG adalah memastikan orientasi utamanya tetap pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau pencapaian administratif,” ucap Iwan.
Ia menegaskan, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah, harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. “Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan maupun persoalan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu tujuan utama program,” tegasnya.
Selain itu, Iwan menyarankan Pemerintah memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan. Sebab, MBG merupakan program berskala nasional dengan anggaran yang besar. Menurutnya, sistem monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pengawasan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi perlu melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, sekolah, hingga masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara BGN, kementerian terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok. “Keberhasilan MBG harus dilihat dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Iwan. (rm)
