Oleh: Diana Rosiyana
SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Budi luhur merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budi luhur dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku mental yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, empati, keadilan, kesantunan, serta kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai tersebut menjadi semakin penting ketika seseorang menduduki posisi yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab besar, termasuk sebagai anggota dewan.
Anggota dewan memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, membuat kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, kualitas moral dan psikolohis anggota dewan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Dalam perspektif psikologi, budi luhur bukan sekedar persoalan mengetahui mana yang benar dan salah melainkan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan diri, mengelola emosi, mempertimbangkan dampak perilaku, serta bertindak sesuai dengan nilai moral yang diyakininya.
Secara psikologis, budi luhur berkaitan erat dengan sikap mental karakter dan kematangan moral seseorang. Individu yang memiliki karakter kuat cenderung mampu mempertahankan prinsip yang benar meskipun menghadapi tekanan, godaan atau kepentingan pribadi. Dalam konteks anggota dewan, karakter tersebut dapat diwujudkan melalui kejujuran dalam menjalankan tugas, keberanian menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta kesediaan menerima kritik dari masyarakat.
Budi luhur juga membutuhkan kemampuan pengendalian diri. Jabatan publik memberikan seseorang akses terhadap kekuasaan, pengaruh, fasilitas, dan berbagai kepentingan. Tanpa pengendalian diri yang baik, kekuasaan dapat mendorong munculnya perilaku yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, individu yang memiliki pengendalian diri akan mampu membatasi keinginan pribadi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara lebih objektif.
Baca Juga: Putusan Terbuka, Identitas Terlindungi: Mencari Batas Anonimisasi di Peradilan Kita
Selain itu, empati merupakan unsur penting dalam budi luhur. Anggota dewan perlu memiliki kemampuan memahami kondisi psikologis dari kehidupan Masyarakat yang diwakilinya. Empati membuat seorang wakil rakyat tidak hanya melihat Masyarakat sebagai angka dalam statistic, tetapi sebagai manusia yang memiliki kebutuhan, harapan, kesulitan, dan persoalan kehidupan yang nyata.
Menjalankan budi luhur dalam lingkungan politik bukanlah sesuatu yang sederhana. Anggota dewan dapat menghadapi berbagai tekanan, seperti kepentingan partai, tuntutan kelompok pendukung, persaingan politik, tekanan ekonomi maupun keinginan untuk mempertahankan kekuasaan. Situasi semacam ini dapat menciptakan konflik antara nilai pribadi dengan kepentingan tertentu.
Dari sudut pandang psikologi, manusia tidak selalu mengambil Keputusan berdasarkan pertimbangan moral yang sepenuhnya rasional. Seseorang dapat mengalami bias dalam menilai dirinya sendiri. Misalnya seseorang mungkin menganggap tindakannya benar karena menguntungkan kelompoknya, meskipun tindakannya tersebut merugikan kelompok lain. Karena itu, anggota dewan perlu memiliki kemampuan refleksi diri atau self-reflection, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi pikiran, emosi, motif, dan perilakunya secara jujur.
Tekanan kekuasaan juga dapat memengaruhi perilaku seseorang. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam lingkungan yang memberikan kewenangan besar, terdapat resiko munculnya rasa superior atau semakin kuatnya keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Kondisi tersebut dapat mengurangi keterbukaan terhadap kritik. Oleh sebab itu, sikap rendah hati menjadi bagian penting dari budi luhur seorang anggota dewan.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi seluruh Lembaga perwakilan. Secara psikologis, Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan kepada individua atau Lembaga yang dianggap memiliki integritas dan konsistensi antara ucapan dengan Tindakan. Sebaliknya, perilaku yang dianggap tidak jujur, tidak adil, atau tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan.
Ketika Masyarakat melihat anggota dewan menunjukkan sikap terbuka, santun, bertanggung jawab dan benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, Masyarakat akan lebih mudah membangun persepsi positif terhadap Lembaga tersebut. Sebaliknya, jika anggota dewan lebih banyak memperlihatkan konflik kepentingan, perilaku tidak etis, atau sikap yang jauh dari kehidupan bermasyarakat, dapat muncul sinisme politik.
Baca Juga: Salah Paham tentang Wakaf Saham
Dengan demikian, budi luhur bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga memiliki dampak psikologis terhadap Masyarakat. Perilaku seorang anggota dewan dapat menjadi contoh yang membangun atau justru merusak persepsi Masyarakat terhadap kehidupan demokrasi
Upaya Membangun Budi Luhur di Kalangan Anggota Dewan
Pembangunan budi luhur tidak cukup dilakukan melalui aturan dan sanksi saja. Diperlukan proses pembentukan karakter dan budaya organisasi yang mendukung perilaku etis. Pendidikan etika dan pengembangan kecerdasan emosional dapat menjadi salah satu langkah penting. Anggota dewan perlu dilatih untuk mengenali emosi, mengendalikan impuls, menghadapi konflik, berkomunikasi secara sehat, serta memahami perspektif orang lain.
Selain itu, evaluasi diri secara berkala juga penting. Anggota dewan dapat melakukan refleksi terhadap keputusan yang telah diambil dengan mengajukan pertanyaan: apakah keputusan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat? Apakah terdapat kepentingan pribadi atau kelompok yang memengaruhi keputusan? Apakah Keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral?
Lingkungan kerja juga memiliki pengaruh besar. Budaya organisasi yang menghargai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan kritik yang sehat akan membantu anggota dewan mempertahankan perilaku yang berintegritas. Sebaliknya, budaya yang membenarkan perilaku tidak etis dapat membuat Tindakan yang salah dianggap sebagai sesuatu yang normal.
Budi luhur di kalangan anggota dewan merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan moral, tetapi juga dengan aspek psikologi manusia. Kejujuran, empati, pengendalian diri, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kematangan moral merupakan karakter yang penting bagi seseorang yang memegang amanah publik.
Dari perspektif psikologi, kekuasaan dan tekanan politik dapat menjadi tantangan bagi seseorang dalam mempertahankan nilai moral. Oleh karena itu, anggota dewan membutuhkan kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, keterbukaan tehadap kritik, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Pada akhirnya, budi luhur tidak cukup hanya diucapkan dalam pidato atau dicantumkan dalam aturan. Budi luhur harus terlihat dalam perilaku sehari-hari, cara mengambil Keputusan, cara memperlakukan masyarakat, serta keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Apabila nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, anggota dewan tidak hanya menjalankan fungsi politiknya, tetapi juga menjadi teladan moral dan psikologis bagi masyarakat yang diwakilinya. (*)
* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta
