SATELITNEWS.ID, TANGERANG—DPRD Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Walikota Tangerang mengenai Raperda tentang Perubahan APBD 2020 serta pembahasan dua raperda lainnya. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Tangerang Arief R Wismansyah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada, Senin (31/08).
Pada kesempatan tersebut, Arief menjabarkan secara garis besar perihal komposisi rancangan perubahan APBD Kota Tangerang tahun 2020. “Pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar 4,57 triliun menjadi 3,27 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,30 triliun,” jabar Arief.
Selanjutnya untuk belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 5,16 triliun menjadi Rp 3,72 triliun atau berkurang sebanyak 1,43 triliun. Tercatat bahwa Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp 452, 20 miliar. “Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp 452,20 miliar, kemudian menutupinya dengan pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun anggaran 2019,” jelasnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti menyatakan, pada APBD Perubahan 2020 ini, pemerintah belum menganggarkan program pembangunan infrastruktur. “Kondisi sekarang kita juga lagi PSBB, mungkin tepatnya anggaran perawatan atau pembinaan ya,” terangnya.
Lebih jauh Sumarti menyampaikan, dipastikan untuk anggaran yang dimaksud mengalami penurunan. Namun demikian, dia belum bisa menyampaikan besarannya. “Masih bentuknya gelondongan, nanti kita lihat setelah pembahasan anggaran,” terangnya.
Disinggung yang akan menjadi prioritas untuk perawatan/pembinaan infrastruktur politisi PDI Perjuangan Kota mengatakan, mencakup infrastruktur yang bersifat vital seperti perbaikan jalan, penanganan drainase. “Antisipasi banjir itu juga prioritas karena masuk dalam kategori bencana,” terangnya.
Baca Juga: Anggaran dan Kuota Program Umrah 2026 Melonjak, DPRD Kota Tangerang Buka Opsi Panggil OPD
Pendapat senada juga disampaikan, anggota Komisi IV DPRD lainnya, Riyanto. Anggota DPRD dari Fraksi PPP ini menambahkan, jangan sampai PSBB nantinya terkendala akibat bencana banjir melanda. “Kalau sampai banjir, maka otomatis PSBB tidak berjalan, sehingga pemerintah harus mampu mengantisipasi perawatan-perawatan drainase,” jelasnya.
Meski begitu, diakuinya Pemkot Tangerang saat ini sedang menghadapi keterbatasan anggaran sehingga belum bisa melaksanakan pembangunan fisik. “Paling ngggak kan, drainase jangan sampai mampet lagi ketika hujan turun. Intinya harus ada solusi,” pungkasnya. (made)
