SATELITNEWS.ID, CIPUTAT—Desakan dari sejumlah pihak agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 ditunda pelaksanaannya terus bermunculan. Namun Pemkot setempat menegaskan tidak akan menunda pesta demokrasi yang bakal digelar 9 Desember mendatang.
“Tahapan pilkada enggak (penundaan), kan data bisa dilihat sekarang ada penurunan. Malah setiap hari berbeda,” jelas Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, Rabu (16/9).
Dari data yang diinformasikan tanggal 11 itu, kata Airin, sudah terjadi penurunan. Tapi sebelumnya ada peningkatan karena setiap hari pasti berubah. Karena itu, kebijakan di Tangsel tidak mungkin berdasarkan harian, mingguan berdasarkan dua mingguan.
Menurut dia, berdasarkan rapat dengan Forkompimda (forum komunikasi pemimpin daerah ) Tangerang Selatan, pelaksanaan Pilkada di Tangsel, disepakati mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
“Iya (pilkada) tadi kita rapat forkompimda juga mengikuti saja kebijakan BNPB. Selama kita lihat satuan gugus tugas kita jalan. Tapi tadi ada masukan jangan sampai ada klaster Pilkada,” ucap Airin.
Airin menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran Bapaslon pada 4 sampai 6 September kemarin, menjadi catatan semua pihak, agar tahapan pelaksanaan Pilkada berikutnya bisa lebih mematuhi aturan dan ketentuan protokol kesehatan.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
“Pelanggaran pilkada saat pendaftaran, itu menjadi catatan dan masukan. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah pengambilan nomor dan itu diingatkan bahwa detil SOP (standar operasional prosedur) seperti apa, dan mitigasinya. Misalnya di dalam pendaftaran ada yang reaktif, ada yang positif maka buat SOP mitigasi nya seperti apa,” jelas dia.
Dia mengingatkan, dalam pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi ini, semua pihak harus mematuhi dan mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pelanggaran tanyakan pada bawaslu, kita ada gugus tugas. Ada aturan regulasi aturan ketentuan. Ada engga ada Pilkada, aturan ini harus ditegakkan. Berarti kalau urusan covid larinya ke aturan PSBB, kalau urusan pilkada berati ke Bawaslu,” ujarnya. (jarkasih)
